Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Terorisme
Pembentukan Koopsusgab Dipertanyakan
2018-05-19 06:05:25

Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid.(Foto: Kresno/Rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme dipertanyakan. Pasalnya, badan baru ini akan berbenturan dengan badan yang sudah ada. Tumpang tindih kepentingan akan terjadi, termasuk ketidakefektifan di lapangan.

Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan hal ini dalam wawancaranya sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat (18/5). "Apa sebetulnya landasan hukum pembentukan Koopsusgab. Jangan semuanya berwacana atau menampilkan badan-bandan baru yang tumpang tindih dengan badan lainnya dan di lapangan malah tidak terjadi efektivitas serta koordinasi," katanya.

Menurut Anggota F-PKS DPR ini, pemerintah mestinya menyelesaikan dulu semua persoalan menyangkut pembentukan Koopsusgab, dari mulai komando, kinerja, sampai koordinasinya dengan Menkopolhukam. "Kalau melibatkan lintas angkatan dan sektoral pasti harus jelas siapa yang memimpin. Pemerintah harus menjelaskan," harap Hidayat.

Sementara menjawab pertanyaan tentang revisi UU Anti Terorisme, Hidayat mengungkapkan, dari dulu justru pemerintah yang minta penundaan revisi tersebut. Padahal, tanpa revisi pun, pasukan pemberantas terorisme sudah banyak melakukan penangkapan sampai penembakan terhadap terduga teroris. "Revisi sedang berjalan terus. Dari dulu mestinya pemerintah jangan minta menunda-nunda. Pemerintahlah yang minta penundaan itu," tegasnya.

Soal pelibatan tentara dan tim pemberantas teroris, lanjut Hidayat, itu sudah dilakukan sejak dulu, karena memang regulasinya memungkinkan untuk itu. Dalam kasus Poso, misalnya, tentara sudah terlibat membantu memberantas teroris. Namun, demikian. pemberantasan dan pencegahan terorisme haruslah proporsional dengan tetap menghormati hak hukum dan HAM.(mh/sc/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Terorisme
Tak Miliki Kedudukan Hukum, Uji UU Terorisme Tidak Dapat Diterima
Korban 3 Peristiwa Terorisme Mendapat Kompensasi Rp1,6 Miliar
Pernyataan Pledoi Terdakwa Kasus Terorisme Aman Abdurrahman di Persidangan Jadi Viral
Pembentukan Koopsusgab Dipertanyakan
Ketua Pansus: Silakan Keluarkan Perppu, Biar Rakyat Tahu Pemerintah Makin Diktator
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN
Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]