Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    UU Terorisme
 
Uji Definisi Terorisme, Aktivis HMI Perbaiki Permohonan | 2018-09-28 05:46:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/9). Agenda sidang kedua perkara dengan Nomor 73/PUU-XVI/2018 ini, yakni mendengar perbaikan permohonan.

M. Raditio Jati Utomo selaku Pemohon m
...

Korban 3 Peristiwa Terorisme Mendapat Kompensasi Rp1,6 Miliar | 2018-09-06 13:11:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai penerapan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan ganti rugi dari negara sejumlah Rp1,6 Miliar kepada para korban dari tiga peristiwa terorisme.

Para korban terorisme yang menerima kompensasi dalam kesempatan ini ialah y
...

Pernyataan Pledoi Terdakwa Kasus Terorisme Aman Abdurrahman di Persidangan Jadi Viral | 2018-05-28 20:05:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan terdakwa kasus terorisme Bom Thamrin, Aman Abdurrahman, saat membacakan Pledoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi viral.

Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu menyebut hanya orang sakit jiwa dan tidak paham tuntunan jihad yang melakukan serangan bom di Surabaya.

Menanggapi ha
...

Revisi UU Terorisme Disahkan, Ini Pasal-Pasal Penting Perlu Diketahui | 2018-05-28 00:49:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016.

Namun, pem
...

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR | 2018-05-26 07:04:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR.

Banyak subtansi pengaturan yang di
...

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna | 2018-05-25 10:54:44

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dilanjutkan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR ...

Pembentukan Koopsusgab Dipertanyakan | 2018-05-19 06:05:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme dipertanyakan. Pasalnya, badan baru ini akan berbenturan dengan badan yang sudah ada. Tumpang tindih kepentingan akan terjadi, termasuk ketidakefektifan di lapangan.

Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan hal ini dalam waw
...

Ketua Pansus: Silakan Keluarkan Perppu, Biar Rakyat Tahu Pemerintah Makin Diktator | 2018-05-19 05:46:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU 15/2003 atau RUU Anti Terorisme, Muhammad Syafi'i, tidak peduli dengan ancaman Presiden Joko Widodo.

Ia tegaskan, Pansus tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Jokowi yang berniat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika RUU tidak selesai pada Juni.
...

Tak Ada Fraksi yang Tolak Tuntaskan RUU Terorisme | 2018-05-16 20:12:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan sejak awal tidak ada satu pun fraksi yang menolak penyelesaian RUU Terorisme. Menurutnya, semua fraksi di DPR RI mendukung penyelesaian RUU Terorisme, termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah.

"Semua fraksi mendukung penyelesaian RUU Terorisme itu. Sehingga tidak benar kal
...

Mala Per Se, Kejahatan Terhadap Hati Nurani | 2018-05-16 06:35:02

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman

SAYA SEPENDAPAT dengan Ketua Hukum PBNU, Robikin Emhas, agar presiden bikin Perpu Teroris saja. Sebab, jelas-jelas kehendak pemerintah pada UU Anti Teror itu, melanggar due process of law (menegakkan hukum dengan cara melawan hukum). Itu satu.

Kedua, masyarakat civil tak menganggap terorisme sebagai kejahatan s
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]