Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Jokowi
Pelabuhan Mewah yang Diresmikan Jokowi Jadi Pelabuhan Hantu
2017-01-21 15:29:05

Hingga hari ini sama sekali tidak ada aktivitas berarti, layaknya pelabuhan yang ramai dengan aktivitas bongkar muat ikan dan Joko Widodo saat meresmikan Pelabuhan Perikanan Untia, di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11/2016) lalu.(Foto: Istimewa)
MAKASSAR, BeritaHUKUM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meresmikan Pelabuhan Untia sejak tiga bulan lalu. Namun, pelabuhan yang terletak di Jalan Salodong, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan itu masih terlihat sepi dari aktivitas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia sudah menjanjikan pelabuhan ikan dengan daya tampung +150 ton ikan per hari itu bakal beroperasi penuh pada 2017. Kenyataannya, pelabuhan ini bak pelabuhan hantu karena saking sepinya dari aktivitas.

Pantauan Liputan6.com, Kamis (19/1), pintu masuk di pelabuhan yang menjadi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) itu hanya dijaga seorang security. Pada bibir dermaga, ditemukan hanya ada dua drum bekas menghiasi pelataran tambat kapal nelayan.

Selebihnya, di Kamis pagi dengan cuaca yang cerah, sejumlah nelayan Kampung Untia terlihat fokus dengan alat pancingnya mengail ikan di sekitar bibir dermaga.

Masih dalam area pelabuhan, suasana sepi juga ditemukan di Kantor Administrasi PPI Untia dan tempat pembongkaran ikan yang sebelumnya jadi lokasi audiensi Jokowi dengan para nelayan saat peresmian PPI Untia 26 November 2016 lalu.

Dua lokasi yang bersebelahan itu sama sekali tak ditemukan seorang pun pegawai atau staf. Akibatnya, tak ada nelayan yang mau mengurus administrasi hasil tangkapannya.

"Pokoknya sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi yang dihadiri Menteri Susi Pudjiastuti (Menteri KP) dengan sejumlah pejabat daerah, PPI Untia ini tak pernah ada kapal yang membongkar ikan hasil tangkapannya," kata Abdul Rasyid, warga Kampung Untia Salodong kepada Liputan6.com.

Hal itu dibenarkan Daud alias Rangga yang kesehariannya sebagai security bagian pintu masuk PPI Untia. Saat ditemui di pos penjagaan, Daud mengaku baru-baru ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo serta rombongan sempat menyambangi PPI Untia untuk mengecek kebenaran informasi yang menyebutkan nelayan ogah berlabuh di pelabuhan ikan yang diresmikan Presiden Jokowi itu.

"Memang faktanya seperti itu, Pak, dan yang ada hanya sejumlah staf PPI Untia yang datang kalau pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita. Selebihnya, mereka pulang, dan tugas saya hanya mengawasi dan memantau orang yang masuk ke PPI Untia ini," ujar Daud.

Pernyataan senada disampaikan Lurah Untia Andi Patiroi. Ia mengatakan sejak diresmikan, pelabuhan perikanan Untia di Jalan Salodong hingga hari ini sama sekali tidak ada aktivitas berarti, layaknya pelabuhan yang ramai dengan aktivitas bongkar muat ikan.

"Masih sepi dan tak ada aktivitas. Mungkin persoalan jarak atau apa sehingga nelayan masih beroperasi di pelabuhan Paotere," kata Andi Patiroi mengenai pelabuhan di Kota Makassar itu.(ay/liputan6/idnusa/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]