Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
2019-11-19 18:30:31

Suasana pertemuan dan pembahasan terkait wacana amandemen pasal 7 UUD 1945 yang diusulkan Suhendra Hadikuntono dan didukung oleh puluhan OKP.(Foto: Istimewa)amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh nasional yang juga pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR RI mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat selama tiga periode.

Suhendra beralasan, tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana.

"Jadi saya mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya agar presiden bisa menjabat tiga periode," jelas Suhendra, yang juga penggagas 'Sabuk Nusantara', di Jakarta, Selasa (19/11).

Suhendra meyakini usulannya itu akan didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. "MPR itu representasi rakyat. Kalau rakyat menghendaki, apa salahnya MPR sebagai pemegang amanah rakyat mengimplementasikan kehendak rakyat?" tukas Suhendra.

Usulan itu, kata Suhendra, juga dilatari dengan meningkatnya usia harapan hidup manusia Indonesia.

"Kalau ada figur Presiden dan Wapres kinerjanya bagus dan masih dipercaya masyarakat, alangkah sayangnya bila harus pensiun muda," lugasnya.

Sebelumnya berkembang wacana MPR RI yang akan mengamandemen konstitusi UUD 1945 untuk memasukkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dukungan Partai Koalisi dan OKP terhadap Amandemen Pasal 7 UUD 1945

Pendiri Hadiekuntono's Institute ini juga mengatakan, amandemen Pasal 7 UUD 1945 seharusnya tidak mendapat hambatan berarti dikarenakan mayoritas partai politik di parlemen adalah koalisi atau pendukung Jokowi.

"Koalisi kita kuat. Tinggal ada keinginan atau tidak untuk mengamandemen. Bukan kemustahilan juga, karena sudah ada yurisprudensi, artinya kita sudah pernah melakukan itu 4-5 kali. Ketika masa jabatan Presiden di zaman Soeharto itu 32 tahun kemudian menjadi cukup 10 tahun saya kira itu hal biasa saja," tuturnya.

Selain alasan implementasi visi, misi dan program kerja, usulan agar presiden-wapres dapat menjabat tiga periode menurut dia karena adanya kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

"Hal itu tercapai jika kita semua menyatukan visi atas dasar pembangunan. Apa yang kita lakukan ini tidak mematikan demokrasi. Siapa saja boleh, terutama jika amandemen ini berhasil siapa saja boleh ikut dalam kontestasi. Nanti ternyata Pak Jokowi gagal dan prestasinya tidak sesuai harapan rakyat tentu dia tidak akan terpilih. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir hanya untuk kepentingan kelompok, tapi mari kita bersatu untuk kepentingan bangsa ini kedepan," pungkasnya.

Usulan ini juga mendapat dukungan dari puluhan OKP seperti Pemuda LIRA, Indra Lesmana, Sekjen Garuda KPPRI, Adius, Ketua Umum Generasi Muda Perintis Pejuang Kemerdekaan, Bernard, Ketua Gema Kosgoro Dian Assafri, Ketua Umum DPP Gema 165 Rusdi Ali Hanafia, dan Ketua Umum DPP Safrin Yusuf, dan perwakilan organisasi relawan Jokowi diantaranya, Ketua Umum Ketua Barisan Relawan Indonesia (BARA Indonesia), Erwin Niwattana, Ketua Umum Ramijo Jokowi, Saut Sinaga, Ketua Umum Pasukan Rakyat Jokowi (Parjo) serta puluhan Ketum serta Sekjen OKP-Relawan lainnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Jokowi
 
Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
 
Sri Mulyani dan Janji Asal Janji Jokowi
 
Mampukah Jokowi Menjinakkan Banteng?
 
Jokowi Mending Dibantu Ahli Ketimbang Stafsus Milenial Bergaji Rp 51 Juta
 
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral Bilang Wajar Nonton Video Porno, Psikolog: Ucapan Ganjar Gak Pantas !
Eksepsi: Tidak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kondensat BP MIGAS - PT TPPI
Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
Haris Azhar Sebut Omnibus Law Cilaka RUU Haram
Survei Median: Massa 212 Lebih Pilih Anies Ketimbang Prabowo
Sekjen DPR Pastikan Tak Ada Kebakaran di Gedung Nusantara III
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]