Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BUMN
Pagu Anggaran Kementerian BUMN Rp 131,6 Miliar
Tuesday 22 Oct 2013 09:23:44

Rapat DPR dengan BUMN di pimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya (F-PD) dan didampingi Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN 2014 sebesar Rp 131.625.068.000. Pagu anggaran ini merupakan yang paling kecil dari pagu anggaran kementerian dan lembaga lainnya.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Senin (21/10). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya (F-PD) dan didampingi Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG). Persetujuan anggaran tersebut sudah sesuai dengan SK Menkeu No.258/KMK.02/2013.

“Menteri BUMN harus betul-betul lakukan pembinaan BUMN,” harap Azam saat memimpin rapat. Dengan persetujuan anggaran tersebut, Komisi VI berharap banyak agar BUMN betul-betul diberdayakan. BUMN yang belum produktif, agar segera dilakukan pembenahan, sehingga mendapat nilai tambah dan keuntungan bagi negara.

Sementara Menteri BUMN Dahlan Iskan di akhir rapat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas persetujuan anggaran di kementeriannya. Dengan anggaran ini ia segera akan melakukan pembenahan kembali atau restrukturisasi di setiap BUMN. Butuh dukungan parlemen, memang, untuk menunjang kelancaran kinerja BUMN.

Sepanjang Senin (21/10), Komisi VI terus melakukan rapat maraton dengan para mitra kerjanya dari pagi hingga malam untuk menyelesaikan pembahasan anggaran tahun 2014. rapat kerja dan rapat dengar pendapat dilakukan, karena deadline pembahasan anggaran harus sudah diputuskan hingga akhir Oktober ini dan selanjutnya dibawa ke Badan Anggaran DPR.(mh/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait BUMN
 
Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN
 
Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara, Kejati DKI Kumpulkan Data dan Keterangan Sejumlah Pihak
 
Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy
 
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
 
Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]