JAKARTA, Berita HUKUM - Gelontoran anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 90,4 miliar dinilai melukai hati pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kebijakan pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk influencer juga akan melukai hati pelaku UMKM," ujar anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (28/8).
Menurutnya, anggaran sebesar itu sejatinya dapat digunakan untuk mengembangkan pelaku usaha sebagai penopang perekonomian di tengah kondisi pandemik Covid-19.
"Terlebih lagi dalam situasi pandemik Covid-19 yang belum juga reda. UMKM tentu sangat terpukul dan butuh bantuan dari pemerintah," sambungnya.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu menghamburkan uang negara untuk membayar para influencer jika tujuannya ingin meraih simpatik rakyat. Tak perlu biaya banyak, kunci agar mendapat hati rakyat yakni dengan menjalankan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.
Oleh karenanya, penggunaan influencer oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo mengesankan bahwa rezim saat ini tak percaya diri dengan kebijakan yang diambil.
"Pemerintah seperti takut kehilangan dukungan dari rakyat terhadap kebijakan yang diambilnya sehingga membutuhkan influencer untuk bisa memengaruhi rakyat agar bisa menerima kebijakan yang diambil," demikian Amin Ak.
"Pemerintah harus hentikan dana negara yang dikeluarkan untuk influencer karena sangat tidak tepat dilakukan di tengah pandemik Covid-19. Ditambah kondisi perekonomian negara sedang terpuruk dan sektor UMKM mendapatkan pukulan yang sangat keras," tandasnya.(aa/RMOL/bh/sya) |
