Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
2018-12-18 01:45:53

Arief Poyuono, Juru Bicara BPN Capres Cawapres No. Urut 02 Prabowo-Sandiaga.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait pernyataan calon patahana Presiden Indonesia tahun 2019 nomer urut 01 Joko Widodo menyatakan bahwa, menurunnya harga sawit disebabkan faktor ekonomi global, ditambah sangat sulit menjangkau harga tinggi. Lalu Jokowi kemudian menyarankan masyarakat agar tidak menanam sawit lagi, namun menanam Jengkol dan Petai karena harga jualnya tinggi.

Waketum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono SE merespon pernyataan Presiden Jokowi yang kini juga sebagai Calon Presiden tersebut dengan nada kesal, Poyuono menanggapi seraya mengatakan, bahwa di saat harga sawit tinggi dan harga CPO tinggi malah dipungut dengan pungutan ekspor yang nilainya 50 US dollar. "bahkan hasil pungutan itu diberikan ke para 'Konglomerat' sawit yang memiliki Industri biodiesel," ujar Poyuono, Senin (17/12).

Ditambah, "penggunaan dana pungutan usaha perkebunan Sawit di salurkan ke Industri biodiesel yang katanya untuk subsidi Biodiesel B20 menggunakan Keppres dan Perpu, yang melanggar UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan," ungkapnya.

Maka itu, Poyuono yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia ( APPKSI ) menilai pernyataan Joko Widodo tersebut sangat ngawur, terkait solusi jatuhnya harga TBS Sawit.

"Terutama dalam mencari solusi agar bisa meningkatkan harga Tandan Buah Segar yang sudah turun sangat drastis," jelasnya.

Dalam hal ini, ungkap Poyuono berpandangan sangat jelas Joko Widodo benar-benar ngeledek para petani sawit dan pemilik kebun Sawit yang tidak pernah menikmati penggunaan dana pungutan perkebunan sawit yang notabene terindikasi diselewengkan itu.

"Pengetahuannya Joko Widodo dalam masalah perkebunan sangat below standar," cetusnya.

Soalnya, pohon Jengkol itu untuk memasuki masa panen yang pertama kali, pohon jengkol baru akan berbuah pada usia 5 tahun? dan pohon Petai juga memerlukan masa pembibitan hingga 6 bulan dan berbuah baru 4 tahun. Sedangkan Sawit itu cuma butuh 2,5 sd 3 tahun sudah bisa produksi.

"Wong petani Sawit dan pengusaha kebun sawit butuh sebuah kebijakan Pemerintah untuk bisa mencari jalan agar harga harga TBS bisa kembali ke harga Rp 1.200/ Kg yang terus turun di era Joko Widodo hingga Rp 300/kg, ini kok suruh nanam Pete sama Jengkol ?" ucapnya mempertanyakan.

"Ini serasa sama sekali tidak tahu dampak jatuhnya harga Sawit dan CPO terhadap perekonomian nasional dan pemasukan negara," kata Poyuono.

Soalnya, lanjut Poyuono menjelaskan bahwa dampaknya, "jika terus jatuh harga Sawit yang pasti akan ada PHK buruh besar-besaran di sektor Perkebunan Sawit. Lalu berdampak pada pendapatan petani Sawit yang mengarah pada peningkatan kemiskinan petani Sawit, apalagi harga sembako diarea perkebunan sangat mahal sekali, karena kebanyakan di area remote area," uranya.

Selain itu, ini juga ancaman kredit macet perbankan pada pinjaman Petani plasma Sawit dan perusahaan perkebunan Sawit akan terjadi. "Nah, petani sawit dan pemilik kebun sawit sudah tahukan kualitasnya (Jokowi) sudah sangat below standar dan tidak punya solusi mengatasi jatuhnya harga Sawit. Apa iya sih pantas untuk dipilih kembali," pungkas Poyuono, yang juga sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Cawapres No. Urut 02 Prabowo-Sandiaga.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI dengan Tes DNA
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
4 Tahun Jokowi Berkuasa: Masih Gagal di Bidang Pemberantasan Korupsi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]