Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Natalius Pigai: PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri dari Papua Saja Tidak Ada
2021-01-24 17:58:54

Aktivis Papua, Natalius Pigai.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan rezim Joko Widodo dianggap memproduksi rasisme secara masif.

Begitu tegas disampaikan oleh aktivis Papua, Natalius Pigai dalam akun Twitternya @NataliusPigai2.

Dalam tulisannya itu, Pigai juga menyertakan link berita soal pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa PDIP mendambakan Walikota Solo dari Papua atau orang Jawa jadi Walikota di Papua.

"PDIP dan pemerintahnya partai yang diisi orang rasialis. Zaman Jokowi dan PDIP memproduksi rasisme secara massif," ujar Pigai seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (24/1).

Pigai pun juga menyoroti para menteri kabinet Jokowi yang tidak ada yang berasal dari rakyat Papua.

"Mau bantah? Dari 34 menteri, satu Menteri dari Papua saja tidak ada, itu bukti gamblang bahwa kalian rasis. Jadi jangan pura-pura persatuan dan bhinneka yang utopis," katanya.

Bahkan, kata Pigai, selama pemerintahan Jokowi, banyak konflik dan kejahatan di Papua yang cenderung didasari rasisme.

Mantan Komisoner Komnas HAM ini pun mengajak agar isu-isu rasisme bisa segera dihapuskan dari kehidupan di Indonesia.

"Selama pemerintahan Joko widodo, pembanaian dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme, kita harus hapuskan itu," pungkasnya.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]