JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, susunan kabinet Jokowi-JK yang mengharuskan mendapat restu dari Megawati merupakan intervensi yang berlebihan. Pasalnya, meski Jokowi merupakan kader dari PDIP, namun penentuan menteri adalah hak prerogatif Jokowi dalam memenuhi kapasitasnya sebagai seorang Presiden terpilih.
“Sebagai Presiden terpilih, seharusnya Jokowi berani mengambil sikap sendiri tanpa harus selalu dibawah bayang-bayang Megawati. Bahkan jika berani, Jokowi bisa mencontoh sikap Ahok yang berani keluar dari partai pengusungnya dengan alasan tidak mau diintervensi oleh partai”, tutur Jajat.
Jajat menambahkan saat ini Jokowi tidak hanya milik PDIP tetapi milik rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari seberapa besar dukungan rakyat terhadap Jokowi. Dalam pemilihan Legislatif kemarin PDIP mendapat suara 23.681.471 suara, sedangkan suara pendukung Jokowi adalah 70.997.883 suara.
“Harapan besar rakyat Indonesia yang digantungkan kepada presiden dan wakil presiden terpilh 2014 Jokowi-JK sepertinya akan sirna jika Presiden terpilihnya hanya manut atas perintah Megawati, bukan kehendak rakyat, Kalau seperti ini kenapa kemarin tidak ibu Megawati saja yang mencalonkan diri?”, tutup Jajat.(ncid/bhc/sya) |
