Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tambang
Monitoring Hasil Pertambangan dan Reklamasi Perusahaan
2019-12-02 15:20:56

Rombongan Komisi III DPRD Kaltim saat melakukan Kunker ke PT IMM untuk melakukan monitoring terkait jumlah produksi batu bara dan upaya reklamasi pasca tambang.(Foto: Istimewa)
BONTANG, Berita HUKUM - Dalam rangka monitoring dan mengetahui jumlah produksi batu bara dalam setahun, serta upaya perusahaan dalam melakukan reklamasi bekas tambang, Komisi III DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PT Indominco Mandiri (IMM), Kamis (28/11) lalu.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud dan didampingi seluruh anggota komisi. Mereka pun disambut langsung oleh Kepala Teknik Tambang PT IMM Zainal Abidin dan sejumlah staf.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menyampaikan, kedatangan pihaknya ke PT IMM dalam rangka monitoring aktivitas pertambangan PT IMM di Kaltim sekaligus melakukan perkenalan dengan prsonil anggota Komisi III yang baru.

"Karena ini pertemuan pertama bagi kami yang baru duduk di Komisi III, makanya kami melakukan perkenalan, sekaligus mendengarkan persentasi dari pihak Indominco terkait upaya pelestarian alam pasca tambang," ujarnya.

Dijelaskan dia, kunjungan kerja tersebut bukanlah akhir dari tugas Komisi III dalam upaya pengawasan pertambangan. Selanjutnya kata Hasan, sapaan akrabnya, pihaknya akan melakukan peninjaun lapangan untuk menyingkronkan hasil laporan yang disampiakan PT IMM dengan fakta di lapangan.

"Setelah pertemuan ini, Komisi III tentu akan melakukan kroscek lapangan. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan, khususnya yang terkait dengan upaya pemulihan alam atau reklamasi pasca tambang," tegas dia.

Pun demikian, ia tetap mengapresiasi pihak PT IMM dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada daerah-daerah dan desa-desa yang masuk dalam wilayah ring satu perusahaan. Misalnya CSR maupun bantuan-bantuan yang rutin diberikan perusahaan. "Ini tentu harus diapresiasi juga, karena pihak perusahaan telah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku," bebernya.

Hal senada disampaikan Mahyunadi, salah satu Anggota Komisi III DPRD Kaltim. Menurut dia, laporan atau persentasi yang disampaikan pihak perusahaan tentu saja tidak ada persolan berarti. Hanya saja, perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk melihat fakta yang ada.

"Itu laporan yang disampaikan kepada kami, tentu saja baik-baik semua. Kita belum tau bagaimana realisasi lapangannya. Makanya saya sarankan, dalam waktu dekat Komisi III turun ke lapangan, melihat langsung seperti apa realisasinya," imbuhnya.

Pasalnya, Politikus Golkar ini tak yakni jika apa yang disampaikan pihak PT IMM semuanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Meskipun Indominco memgang ijin PKP2B dari pemerintah pusat, namun daerah juga harus memberikan pengawasan terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kaltim. "Kita tentu tidak menginginkan daerah kita hanya dikeruk habis batu baranya, dan disisakan hanya bekas lubang tambang tanpa adanya kesejahteraan kepada masyarakat Kaltim," sebut Mahyunadi.

Kepala Teknik Tambang PT IMM Zainal Abidin mengatakan, reklamasi lahan bekas tambang menjadi kewajiban setiap perusahaan batu bara. "Prinsip yang diterapkan perusahaan tambang batu bara terbuka adalah mengembalikan material penimbun (over burden) pada galian bekas tambang. Lalu disusul penebaran tanah pucuk (top soil) pada lapisan paling atas. Proses selanjutnya adalah revegetasi atau penanaman kembali tanaman pada lahan yang telah siap untuk ditanami," jelasnya.(hms6/gaj/sya)


 
Berita Terkait Tambang
 
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
 
Polda Banten Tutup 4 Tambang Emas Ilegal Penyebab Longsor
 
Perusahaan Tambang yang Tidak Berikan PAD untuk Kaltim akan Ditutup
 
Monitoring Hasil Pertambangan dan Reklamasi Perusahaan
 
Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat
Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan
Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Presiden AS Donald Trump Ancam akan Kerahkan Militer untuk Memadamkan Kerusuhan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]