SULAWESI SELATAN, Berita HUKUM - Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya berbagai undang-undang yang menyangkut keuangan negara. Reformasi juga telah mendorong masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana keuangan negara dan keuangan daerah dikelola.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Hasan Bisri yang hadir sebagai narasumber dalam acara sosialisasi Peran BPK dan DPR dalam Keuangan Negara dengan tema “Mengawal Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara”, yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada (23/12) lalu.
“Oleh karena itu, dalam kerangka reformasi kita dituntut agar mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan,” tegas Hasan Bisri. Pada kesempatan tersebut, Hasan Bisri juga menjelaskan tentang definisi dan unsur-unsur Keuangan Negara serta memberikan pemahaman tentang Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara kepada peserta sosialisasi.
Dalam paparannya, Hasan Bisri menyampaikan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan profesional. Hasan Bisri juga berharap agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. “Jadi, semua pejabat negara/daerah yang diberi mandat mengelola keuangan negara bertanggung jawab agar seluruh keuangan negara yang ada dalam penguasaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan,” tegas Hasan Bisri dihadapan kurang lebih 300 peserta sosialisasi yang hadir.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangerang yang hadir sebagai narasumber pada acara tersebut memaparkan tentang Peran DPR RI dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kegiatan sosialisasi yang dimoderatori oleh Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan, Abdul Haris tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Enrekang, Muslimin Bando.
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan dan produk BPK RI lainnya. Untuk itu, BPK berupaya membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Selain itu, serangkaian dengan peringatan HUT BPK RI ke-67, Hasan Bisri beserta isteri dan didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Tri Heriadi berziarah ke makam Jendral TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir atau lebih dikenal dengan nama M. Jusuf di Pekuburan Islam Panaikang, Makassar, 24 Desember 2013. M. Jusuf merupakan mantan Ketua BPK RI periode 1983-1988 dan 1988-1993. M. Jusuf lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 September 2004 dalam usia 76 tahun.(bpk/bhc/sya) |
