JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan masyarakat dan pedagang di pasar Cipete Blok A melakukan aksi demonstrasi menolak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Mereka meminta pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan Kaji Ulang terhadap pembangunan transportasi massal tersebut.
Berdasarkan laporan masyarakat, massa aksi menilai proyek raksasa ini dirasa janggal. Bila pembangunan dilakukan dibawah tanah semua, maka memerlukan anggaran yang besar, akan tetapi masyarakat sangat mendukung karena lebih banyak nilai positifnya.
"APBD DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus bertambah, hal ini bisa menjadi pertimbangan dan tidak semuanya bersumber dari pinjaman luar negeri atau menggadai martabat bangsa!" Seru orator aksi, Rabu (12/12). Secara teknis sebenarnya banyak ahli-ahli bangsa sendiri dari UI, ITB, UGM, ITS dan lainnya, tetapi kenapa yang menangani semuanya dari bangsa Jepang.
Dari press release masyarakat peduli MRT, mengungkapkan bahwa dana pinjaman dari Jepang, konsultan dari Jepang, Kontraktor dari Jepang, bila bahan pendukung lain juga dari Jepang ibarat jeruk makan jeruk, walaupun alasannya bunga murah tetapi tidak akan sebanding dengan melemahnya nilai rupiah.
Adapun beban biaya pembuatan MRT bawah tanah akan lebih mahal dibanding MRT layang, namun bila dikaji dari nilai sosial, estetika, budaya, keteduhan, bisnis dan ekonomi secara aspek yang lebih luas sudah pasti akan banyak manfaat lebihnya bila dibuat di bawah tanah, dan itu semua adalah menghindari dusta diantara kita antara sesama umat dan bangsa yang merdeka, jangan sampai dijajah ekonomi hingga akan menyengsarakan.(bhc/mdb) |
