Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
MRT
Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri
2019-03-26 16:52:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Program Moda Raya Terpadu (MRT) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Jokowi sendiri sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. MRT sudah dirancang pembangunannya sejak era Gubernur Fauzi Wibowo. Dan kini, transportasi tersebut diselesaikan di era Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Seokartono menegaskan hal ini di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3). Persoalannya kemudian, moda ini belum terkoneksi dengan moda transportasi massal lainnya. Gubernur Anies yang akan repot mengoneksikannya dengan sejumlah moda transportasi lainnya, karena sebelumnya belum terkoneksi.

"Selamat Pak Anies. Cuma MRT ini perlu dibenahi lagi, karena sudah terlanjur dalam perancangan yang salah dan serampangan. Perancangannya ini tidak terkoneksi dengan moda lainnya. Akhirnya, Pak Anies kerja keras untuk mengoneksikan dengan bus-bus Transjakarta. Perencanaan yang salah di awal mengakibatkan kereta MRT ini dikhawatirkan tidak dimanfaatkan oleh publik," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Bambang sesungguhnya ingin mengeritik Jokowi yang ketika menjadi gubernur salah dalam merancang moda MRT. Gubernur Anies sebagai penerusnya direpotkan bagaimana harus mengoneksikan dengan moda transportasi lain agar bisa dimanfaatkan warga Ibu Kota.

"Jangan seperti LRT di Palembang yang akhirnya jadi beban. Mestinya LRT Palembang didukung orang-orang Palembang sendiri lewat APBD, bukan orang Indonesia lewat APBN," tutur Bambang.(mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait MRT
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Seruan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, Habib Lutfi: Jaga Persatuan NKRI!
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Agama terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan
Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Makan Korban Hingga Ratusan Jiwa, Akibat Salah Disain Sejak Awal
Dinsos Kaur Mengutus 5 Pendamping Kube Pelatihan ke Bekasi
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
IT BPN: Ada 'Kecurangan Digital' akan Menyamakan Hasil Quick Count dengan Hitungan Manual
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Situng Bermasalah, Bawaslu Surati KPU untuk Berhati-hati karena Sangat Sensitif
Ternyata, Jokowi Kalah Telak di Kompleks Paspampres
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]