Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Papua
Masyarakat Blokade Seluruh Kantor Instansi Pemerintah Manokwari
Saturday 25 Apr 2015 03:27:34

Suasana aksi massa di Manokwari Selatan, Papua Barat saat melakukan Aksi.(Foto: Istimewa)
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Sebagian masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memblokade Kantor DPRD, Kantor Bupati dan seluruh kantor instansi pemerintah di daerah itu, seperti hari biasanya.

"Ini bentuk protes masyarakat setempat terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat karena menugaskan pelaksana tugas bupati yang tidak sesuai keinginan masyarakat," kata Lina Wopairi, warga Ransiki, ibukota Kabupaten Manokwari Selatan, yang dihubungi, Jumat (24/4).

Akibat blokade itu, aktivitas seluruh kantor instansi pemerintah Kabupaten itu tidak berjalan seperti biasa.

"Tuntutan masyarakat adalah agar Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi, membatalkan pelantikan Lazarus Indou menjadi pelaksana tugas bupati Manokwari Selatan," ujarnya.

Sebaliknya, mereka meminta Atururi tetap mempertahankan Pelaksana Tugas Bupati Manokwari Selatan, Edy Budoyo, yang bulan ini berakhir masa jabatannya.(Antara/bh/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
• TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
• Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
• Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
• Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
• Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]