Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
APBN
Masalah Ekonomi akan Bermuara Ambruknya APBN 2019
2019-07-01 13:31:43

Ilustrasi. APBN Kita.(Foto: Istimewa)
Oleh: Salamuddin Daeng

SANGAT SULIT bagi pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan APBN 2019. Bukan hanya karena masa transisi pemilu dan Pilpres 2019, namun juga kondisi makro ekonomi yang buruk yang akan berujung bangkrutnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diprediksi paling lambat kwartal III tahun 2019.

APBN Indonesia tampaknya tidak akan selamat melewati kwartal III tahun 2019. Ambruknya APBN bisa lebih cepat dikarenakan situasi internasional, perang dagang dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global, penurunan harga komoditas, meningkatnya resiko keuangan global, yang memburuk lebih cepat dari perkiraan.

Sementara pada saat yang sama kemampuan pemerintah mendapatkan sumber sumber pembiayaan semakin sulit, baik pendapatan dari bagi hasil SDA, dan penerimaan utang bilateral serta global bond. Sementara penerimaan perpajakan terus melemah seiring dengan bangkrutnya banyak perusahaan dan pelemahan daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan negara.

Selama satu dekade terakhir Indonesia dihadapkan pada kondisi makro ekonomi yang serba defisit. Indonesia mengalami defist ganda yakni defisit dalam current acount defisit yang parah dan defisit APBN yang terus membengkak. Defisit ganda selalu diatasi dengan utang. Utang pemerintah dan utang swasta bertambah dengan sangat cepat. Sementara kemampuan pengembalian yang semakin menurun. Pembentukan moda nasional tidak terjadi karena capital Outflow akibat defisit ganda yang sangat besar yang dikontribusikan oleh defisit dalam pendapatan primer dan defisit dalam jasa jasa.

Belakangan neraca transaksi berjalan disumbangkan oleh defisit di dalam neraca perdagangan yang semakin melebar. Ketergantungan pada bahan baku impor, barang konsumsi impor dan pangan impor. Kondisi ini berdampak pada melemahkan kondisi usaha usaha di dalam negeri yang mengakibatkan melemahnya kontribusi mereka terhadap pendapatan negara baik pajak maupun non pajak.

Sementara Capital Outflow yang besar mengakibatkan tidak terjadinya pembentukan modal nasional dan pembengkakan defisit APBN. Pembentukan modal nasional yang lemah membawa akibat terhadap kondisi keuangan nasional, investasi nasional yang beruJung pada pendapatan negara yang makin kecil. Sedangkan tumpukan utang akibat defisit APBN menimbulkan beban keuangan utang jatuh Tempo yang tidak terbayarkan.

Satu satunya cara untuk menutup defisit ganda terutama defisit APBN saat ini adalah dengan memgambil utang dalam jumlah yang sangat besar. Jumlah yang dibutuhkan mencapai dua kali lipat dari nilai tambahan utang tahunan pemerintah selama lima tahun terakhir. Sementara kebutuhan tersebut tidak mungkin dapat diperoleh dalam kondisi resiko keuangan global, suku bunga yang sangat tinggi, dan pembersihan uang kotor (dirty money) yang menyebabkan pemilik uang berada dalam posisi mencari selamat atas tuduhan kejahatan keuangan.

Kondisi di atas akan membuat APBN 2019 akan kering kerontang. Sepanjang Kwartal II 2019 cukup memberi indikasi bahwa terjadi kepanikan dalam mengais sumber pembiayaan negara. Kwartal III jika pemerintah tidak segera memahami keadaan maka hanya akan bisa menyaksikan ambruknya APBN 2019 sambil melongo saja.

Penulis adalah Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)


 
Berita Terkait APBN
 
Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
 
Masalah Ekonomi akan Bermuara Ambruknya APBN 2019
 
Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan
 
KPK: Ada Kebocoran Pendapatan Negara 2.000 Triliun
 
Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Komisi I Minta Arus Masuk-Keluar Indonesia Diperketat
Virus Corona: 'Lockdown' di Wuhan Berakhir, Warga Bisa Keluar Kota Pertama Kali Sejak Januari
Anies Di Pusaran Fitnah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]