Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    APBN
 
Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi | 2019-11-27 12:18:21

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN) merupakan ikhtiar yang sangat layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa. Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan proses pengolahan da ...

Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran | 2019-08-19 16:36:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Heri menyoroti kontr ...

Masalah Ekonomi akan Bermuara Ambruknya APBN 2019 | 2019-07-01 13:31:43

Oleh: Salamuddin Daeng

SANGAT SULIT bagi pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan APBN 2019. Bukan hanya karena masa transisi pemilu dan Pilpres 2019, namun juga kondisi makro ekonomi yang buruk yang akan berujung bangkrutnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diprediksi paling lambat kwartal III tahun 2019.

APBN Indonesia tamp
...

Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan | 2019-04-10 04:38:55

PADANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan, berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pendapatan negara tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,3 triliun. Penerim ...

KPK: Ada Kebocoran Pendapatan Negara 2.000 Triliun | 2019-04-03 04:55:20

SEMARANG, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengamini bahwa telah terjadi kebocoroan penerimaan keuangan negara. Seharusnya total pendapatan pemerintah Indonesia Rp 4.000 triliun. Namun saat ini uang yang baru masuk separuh dari nilai tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, dalam sa
...

Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun | 2018-11-03 12:05:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI telah menyepakati defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp 296 triliun. Hal itu diperoleh berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 2.165 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461 triliun.

Wakil Ketua
...

DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017 | 2018-07-27 08:17:19

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi Undang-Undang (UU). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku Pimpinan Rapat pun menanyakan persetujuan itu kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. ...

DPR Sepakati RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2019 | 2018-07-16 06:06:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, yang telah melakukan rapat pada tanggal 2-4 Juli 2018, serta Tim Perumus dari masing-masing Panja yang telah melakukan pembahasan pada 9 Juli 2018 yang l ...

Fraksi Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017 | 2018-07-11 06:01:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. F-Gerindra menilai, capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga penting untuk terus ...

DPR Minta Pemerintah Kelola APBN Lebih Prudent | 2018-07-04 04:59:30

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI. Dari laporan yang disampaikan Menkeu di hadapan Rapat Paripurna, DPR RI meminta pemerintah u ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]