Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BUMN
Marwan Cik Asan: Utang BUMN Rp5.271 Triliun
2019-02-03 21:28:36

Marwan Cik Asan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Marwan Cik Asan menegaskan, data yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri hanya mengutip data BUMN sektor non keuangan saat membahas kenaikan utang BUMN.

Padahal jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik termasuk Bank-Bank BUMN yang banyak membiayai proyek infrastruktur, total nilainya sangat fantastis yaitu mencapai Rp 5.271 triliun hingga kuartal III 2018, atau bahkan lebih besar dari utang pemerintah.

Hal itu disampaikan Marwan dalam pernyataan tertulis kepada web demokrat.or.id di Jakarta, Jumat (1/2).

Sebelumnya Faisal Basri mengatakan utang BUMN dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi pada 2014-2018, utang BUMN sektor nonkeuangan naik 60 persen dari Rp504 triliun menjadi Rp805 triliun pada September 2018. Namun, kenaikan utang BUMN tersebut sebenarnya secara prosentase masih lebih rendah dibanding era SBY. Pada 2010-2014 utang BUMN nonkeuangan naik 188 persen atau hampir 3 kali lipat dari Rp175 triliun menjadi Rp504 triliun.

Marwan menjelaskan, di BUMN sektor keuangan, utangnya mencapai Rp 3.311 triliun. Adapun 74 persennya merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK).

"Sementara itu, utang BUMN sektor non keuangan mencapai Rp 1.960 triliun. Di mana 26 persennya utang BUMN sektor listrik dan 27 persennya BUMN sektor migas," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI dari Dapil Lampung II tersebut.

Lonjakan utang BUMN tersebut, salah satunya disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur yang merupakan penugasan pemerintah. BUMN terpaksa harus menarik utang untuk membiayai infrastruktur. Skenario terburuknya adalah jika BUMN gagal bayar. Maka pilihannya adalah BUMN harus diprivatisasi dengan dijual kepada asing, termasuk melepas kepemilikan asset-asset BUMN yang dijadikan underlying proyek-proyek tersebut

Lembaga pemeringkat utang global Standard & Poors juga melaporkan rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali. Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Utang BUMN sebagian besar bertenor jangka pendek yang tidak bisa segera ditutup dari laba usahanya. Sekitar 60 persen utang BUMN berdenominasi valuta asing. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, beban utang BUMN pada saat jatuh tempo nanti tentu akan kian membengkak.

Mencermati hal tersebut utang BUMN menjadi bom waktu bagi pemerintah dan akan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

"Bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan menanggungnya," Marwan memungkasi pernyataannya.(Rilis/dik/demokrat/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait BUMN
Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) Desak Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Indonesia
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap
Marwan Cik Asan: Utang BUMN Rp5.271 Triliun
Head of Agreement GMF dan IAS Fokus dalam Perawatan Pesawat dan Industrial Service
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]