Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
2020-10-22 06:00:36

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf genap memasuki usia 1 tahun, 8 bulan yang dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan.

Salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi terletak pada masalah penegakan hukum. Dapat dilihat pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas pimpinan KPK yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK. Lalu penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan.

Kebebasan berekspresi juga menjadi catatan buruk. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun ini. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi dasar penangkapan.

"Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat," kata Mardani melalui akun twitternya, Selasa (20/10).

Belum lagi skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu reaksi publik hingga hari ini. Terlihat jelas tidak diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dalam proses legislasi yang seharusnya menjadi wadah penampung aspirasi publik.

Pembahasan yang dipaksakan di tengah keterbatasan rakyat dalam menghadapi Covid-19. Pembahasan selama pandemi membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tersebut, bahkan cenderung tertutup minim transparansi.

Penanganan Covid-19 yang pemerintah lakukan juga jadi sorotan. Rakyat masih ingat diawal polemik kewenangan menetapkan lockdown antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakselarasan ini berdampak pada proses pembagian Bansos sampai menimbulkan kesimpangsiuran data masyarakat yang berhak menerima.

Ditambah tidak sistematisnya penanganan yang pemerintah lakukan dan tidak diikuti dengan kebijakan publik berbasis sains. Kerap kali mengotak-atik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. "Imbasnya angka Covid-19 kian mengkhawatirkan."

Sementara di bidang ekonomi, selain karena pandemi, tampak kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api. Bahkan Republika pernah mengutip angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik jadi 9,78% / 26,42 juta orang (Momen awal ditemukannya kasus positif Covid-19).

"Di sisi lain apresiasi sikap tegas Menkeu yang menolak pajak 0% untuk mobil baru," sebutnya.

"Faktanya jelas publik memberi suara jauh dari puas pada kinerja setahun pertama pak Jokowi. Ini jadi masukan yang ke sekian bagi beliau untuk segera memperbaiki kinerjanya. Dengan posisi incumbent yang melanjutkan kepemimpinan pertama, prestasi ini jauh dari harapan," ungkapnya.

Jika dilihat dari catatan selama satu tahun, Mardani memberikan rapot merah terhadap Jokowi-Amin. "Terakhir, mungkin pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian Kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf," tuntasnya.(ham/telusur/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
Wakil Ketua MPR: Optimalkan Di Satu Bulan Terakhir Untuk Tingkatkan Kinerja Kabinet Kerja
 
Stafsus Milenial Buat Surat Perintah Lagi, Alvin Lie: Ini Mempermalukan Marwah Presiden Jokowi
 
Megawati Mesti Memperjelas Ideologi Partai, Agar PDIP dan Jokowi Tidak Dituduh PKI
 
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
 
Diberi Raport Merah, Jokowi Mesti Evaluasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran
Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika
Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi
Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana
Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Polres Metro Jaksel Amankan 26 Tersangka Narkoba Periode 19-26 November 2020
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]