Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
UMKM
Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan
2020-10-15 05:50:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Indonesia. Dengan menyatukan seluruh QR Code yang digunakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP), pelaku UMKM dan pelanggan bisa merasakan manfaat praktisnya secara langsung.

"UMKM tidak perlu menyediakan banyak QR Code PSJP di atas meja kasirnya, costumer juga tidak perlu men-download banyak PJSP di handphone. Misalnya, pelanggannya pengguna dana sementara outlet-nya hanya punya satu Gopay, OVO, e-Money atau alat pembayaran yang lainya itu kan kendala transaksi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (12/10).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menjelaskan, salah satu kerangka kebijakan BI selama pandemi yaitu memfasilitasi transaksi UMKM dengan menerapkan tarif biaya penggunaan sistem QRIS sebesar 0 persen bagi pelaku UMKM hingga tanggal 31 Desember 2020. Selain sosialisasi, BI harus melakukan pendampingan terhadap para pemilik UMKM yang bergabung ke dalam sistem QRIS.

Pendampingan yang dimaksud termasuk pembekalan penentuan PJSP, yang mana bisa berupa Bank atau Non-Bank. Ada banyak PJSP yang sudah berada di bawah pengawasan BI, salah satu contoh PJSP Bank yang terkenal di kalangan masyarakat adalah Jenius oleh Bank BTPN, dan GoPay dan OVO untuk PJSP Non-Bank.

"Saat ini yang kita tahu jumlah penguna QRIS di Makassar sendiri sebanyak 92.000 (akun). Jumlah ini masih relatif sedikit dibanding dengan jumlah penduduknya. Namun saya berharap Bank Indonesia harus terus mensosialisasikan program tersebut. Jika program ini dipakai untuk pembayaran sekolah, kuliah dan lebih luas lagi saya rasa ini akan membantu pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Amir.(man/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait UMKM
 
Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan Untuk UMKM
 
Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan
 
Disparekraf DKI Jakarta Gelar Seminar UMKM Go International via Marketplace
 
Pandemi Pukul Industri dan UMKM, Gus Jazil: Negara Harus Hadir Bantu Mereka Bangkit
 
PKS: Anggaran Untuk Influencer Lukai Hati Pelaku UMKM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bandingkan Presiden Prancis dan Film My Flag: Merah Putih Vs Radikalisme, Tengku Zul: Sponsornya Apa Saja?
Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang
Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata
Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]