Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Pangan
Mafia Pangan Harus Diberantas
2019-11-12 11:58:50

Ilustrasi. Impor beras dalam lima tahun terakhir.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan bahwa keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas. Karenanya ia memberikan dukungan kepada seluruh jajaran Kementerien Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bersikap tegas dalam memberantas mafia pangan.

Ia mengakui keberadaan mafia pangan sangat sulit ideteksi, sehingga perlu kejelian dan keakuratan Kementan dalam mengidentifikasinya. "Soal mafia pangan ini kan terus saja bergulir isunya, jadi sorotan. Tapi terasa tidak jelas awal dan ujungnya," ujar Ichsan saat RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementan membahas rencana RUU Prioritas bidang pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut politisi Partai Golkar itu, keseriusan pemberantasan mafia pangan merupakan aksi kinerja yang selalu dinantikan dalam setiap periode kepemimpinan Kementan. Siapapun yang berhasil memberantas mafia pangan, Ichsan bertutur akan mendapat kepercayaan besar di masyarakat.

"Oleh sebab itu, bila Pak Syahrul Yasin Limpo benar-benar berhasil menyelesaikan masalah mafia pangan, maka diyakini akan menambah kepercayaan publik kepadanya. Karena selama ini sulit terasa menyikat mafia pangan. Padahal lembaganya banyak, ada Satgas Mafia Pangan. Produksi pertanian kita katanya juga surplus," jelas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Tantangan besar dihadapi oleh Mentan yang baru ini, meski demikian Komisi IV DPR RI akan terus mendukung kebijakan Mentan terkait pemberantasan mafia pangan ini. Sebagaimana salah satu misi Mentan Syahrul yang sehari setelah dilantik mengaku akan berkomitmen dalam membereskan persoalan mafia pangan.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Pangan
 
Ancaman Krisis Pangan Pasca Wabah Covid-19, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Cepat
 
Pemerintah Dinilai Tidak Pro Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19
 
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
 
Sidak ke Pasar Palmerah, Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana: Kami Akan Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok
 
Kabareskrim Polri: Stok Bahan Pangan Aman, Masyarakat Tidak Perlu Panik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]