Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Listrik
Legislator Tolak Pencabutan Subsidi Listrik
2017-07-07 10:52:27

Anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin, S.Ag, MH Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).(Foto: Arief/od)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).

"Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi masyarakat bawah sangat tidak bijaksana, di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini, tentu kebijkan tersebut sangat memberatkan," ujar Haerudin, dalam interupsi yang disampaikannya sesaat sebelum Ketua sidang Paripurna, Taufik Kurniawan menutup sidang tersebut.

Walaupun, tambahnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya. Nyata, kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa kemiskinan saat ini menurun. Pasalnya, ia malah melihat masyarakat miskin semakin bertambah.

Apalagi ditambah dengan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat, yang artinya di setiap bulannya masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Hal itu tentu menambah beban hidup masyarakat bawah.

Oleh karena itu pihaknya menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, atau dihentikan.(Ayu,mp/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Listrik
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik
Penyeragaman Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga Beratkan Konsumen
Kenaikan Listrik Pukul Daya Beli Konsumen
Legislator Tolak Pencabutan Subsidi Listrik
Kenaikan Listrik Korbankan 18,7 Juta Konsumen
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]