JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal calon presiden Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi mobil dan sepeda motor listrik pemerintah.

Kritik Anies ini lantas ditanggapi banyak pihak. Mulai dari bos startup hingga sejumlah menteri. Tak terkecuali Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Direktur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan. Malah, hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik.

"Menurut saya, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah mengkritisi rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi sebanyak Rp5 triliun untuk kendaraan listrik.

"Kebijakan ini kurang tepat, apalagi bagi mobil listrik baterai dan hybrid yang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sangat minim, mobil ini merupakan barang mewah tapi ren ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor listrik sebesar Rp8 juta dan mobil listrik sebesar Rp80 juta di tahun 2023. Menurut Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan re ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, dengan dalih percepatan adopsi KBLBB itu, pemerintah telah mengucurkan berbagai insentif yang tersebar di berbagai sektor. Mulai da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai harga Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang beredar di pasaran mahal. Padahal, seharusnya kendaraan listrik bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi, khususnya Pertalite yang belum lama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT PLN (Persero) akhirnya membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik, usai menuai polemik di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai PLN tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana penghapusan golongan pengguna listrik 450 VA dinilai hanya akan menambah beban rakyat. Karenanya wacana yang disampaikan pemerintah harus ditolak. Sebaiknya, pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat kecil.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dalam siaran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mempertanyakan kebenaran isu yang beredar di media massa terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Januari 2020 kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat atau konstituen yang ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) listrik untuk Indonesia. Hingga Juli 2019, program tersebut baru terealisasi dan telah commercial operation date (COD) sekitar 11 persen atau 3.768 MW. Selebihnya ada 87 persen atau sekitar 30.960 MW ...Berita Selengkapnya