Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Uighur
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina
2018-12-15 06:59:31

Tampak muslim Uighur di kamp konsentrasi.(Foto: twitter @hijack_chien)
JAKARTA, Berita HUKUM - Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf. Ia meminta dengan tegas kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka turut membantu menjaga ketertiban dunia.

Hal ini ia sampaikan ketika interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Masa Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12). Muzammil mengaku bersimpati terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah China terhadap masyarakat muslim etnis Uighur.

"Melalui forum tertinggi DPR ini yaitu Rapat Paripurna, kami meminta Kemenlu untuk memberikan klarifikasi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintah China atau Dubes China di Indonesia terhadap hal yang terjadi di Uighur," tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia mengaku mendengar kabar dari media, telah terjadi penahanan di kamp konsentrasi terhadap satu juta muslim Uighur di Xinjiang, China. Mereka ditahan tanpa proses hukum dan pandangan hukum yang jelas. Kemudian juga diminta untuk harus merubah nama islamnya. Menurut Almuzammil hal ini jelas mencederai kerukunan umat beragama di dunia.

Dalam kesempatan tersebut, legislator dapil Lampung I tersebut memohon kepada pimpinan DPR RI untuk meneruskan kepada Kemenlu agar memberikan keterangan secara tertulis kepada DPR RI tentunya. Ia mengaku sengaja menyampaikan hal ini di depan sidang paripurna agar seluruh pihak dapat mengetahui dan mendukung untuk tindak lanjut.

Sebelumnya, PBB menyatakan khawatir atas penahanan massal kelompok Muslim Uighur di China dan menuntut pembebasan mereka. Pemerintah China menyatakan mereka ditahan dengan alasan mengatasi terorisme. Pernyataan ini dikeluarkan setelah sebuah komisi PBB mendengar beberapa laporan bahwa sampai satu juta Muslim Uighur di daerah Xinjiang barat ditahan di kamp pendidikan kembali.

Pemerintah Tiongkok menyangkal sejumlah tuduhan tersebut tetapi mengakui beberapa ekstremis ditahan untuk dididik kembali. China memandang milisi dan separatis Islamis bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di daerah tersebut.(eps/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Uighur
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]