Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Tambang
Legislator Imbau Perusahaan Tambang Batubara Tunaikan Kewajibannya
2023-05-08 04:10:27

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menekankan kepada perusahaan tambang batubara agar turut memperhatikan pemenuhan kewajibannya kepada negara sesuai perundang-undangan. Hal ini ia kemukakan usai pertemuan dengan pelaku bisnis batubara di Jambi, dimana sebelumnya disinyalir aktivitas batubara di provinsi itu mempengaruhi lalu lintas dan berdampak kurang baik bagi masyarakat sekitar.

"Jangan cuma keluhan mereka kita tampung terhadap kepadatan lalu lintas truk tambang. Kita paham, kita pun berusaha cari solusi. Tapi harus ada kewajiban yang mereka tunaikan," ungkap Nasril usai pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (5/5).

Beberapa kewajiban itu seperti pemenuhan tanggung jawab sosial atau CSR dan Domestic Market Obligation (DMO). Nasril percaya sepanjang kewajiban itu para pelaku tambang tunaikan, maka solusi dari masalah lalu lintas angkutan batubara ini dapat diselesaikan. "Jadi anda pengusaha kita kasih solusi, namun tetap tunaikan kewajibannya. Jadi ada timbal balik," sebutnya.

Ia mengimbau jangan pula beban tersebut ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. Legislator Dapil Sumatera III ini pun menyoroti pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan barubara di Jambi, dimana menurutnya pemberian dana CSR terkesan masih ditahan-tahan. Nasril pun bilang, hampir seluruh daerah tambang ini tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam mengalokasikan dana CSR minimal 5% dari pendapatan tiap tahun.

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut mengikat perusahaan terhadap perijinan di masa mendatang. "Bisa saja kementerian esdm tidak mengeluarkan ijin baru dan atau tidak menerbitkan serta menyambung ijin yang telah ada. Kami pun minta kementerian ESDM minta secara kolektif dari 94 penambang batubara di sini (Jambi) melampirkan 5 tahun terakhir dana CSR mereka. Supaya tahu siapa saja yang memenuhi targetnya," pungkas Nasril.(aha/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Tambang
 
Setumpuk Masalah di Balik Investasi China - 'Demam Nikel Membuat Pemerintah Kehilangan Akal Sehat'
 
Audit Seluruh Smelter Secara Profesional, Objektif, dan Menyeluruh
 
Legislator Imbau Perusahaan Tambang Batubara Tunaikan Kewajibannya
 
Mulyanto: Komisi VII Akan Panggil Pemerintah Jelaskan Izin Ekspor Konsentrat PT FI
 
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'
Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal
Tanggapi Santai Isu Hak Angket Pemilu, JK: Tidak Usah Khawatir
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai
Jokowi Katakan 'Kalian Hebat Bila Bisa Kalahkan Saya'? Pratikno: Tak Benar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]