Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Uighur
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
2019-03-20 08:48:42

Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 di Maroko.(Foto: @fadlizon)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 di Maroko, baru-baru ini. Fadli sangat prihatin atas konflik berkepanjangan yang mendera negara-negara Muslim yang utamanya lantaran dipicu krisis politik.

Akibatnya, lanjut Wakil Ketua DPR RI itu, 60 persen konflik global terjadi di negara-negara Muslim. Ia lantas menyampaikan pengalaman krisis politik Indonesia tahun 1998 yang diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang pada akhirnya berhasil membawa Indonesia menyadari bahwa demokrasi pilihan tepat melangkah ke depan.

"Kekerasan adalah jalan kehancuran. Demokrasi lebih mengedepankan dialog dan beradu gagasan yang hal tersebut selaras dengan Syura. Demokrasi di Indonesia, berdampak pada pengokohan pelbagai institusi terutama parlemen yang misi utamanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah," tutur Fadli, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (19/3).

Politisi Partai Gerindra ini meyakinkan reformasi politik yang sungguh-sungguh melalui mekanisme demokrasi atau syura dapat menyelesaikan pelbagai tantangan. Intinya, simpul Fadli, PUIC sejatinya harus menjadi ujung tombak reformasi politik di negara-negara Muslim.

Fadli juga kecewa atas respon negara-negara Muslim yang belum secara proporsional mendukung Muslim Uighur. Ia mengingatkan bahwa relasi ekonomi sejumlah negara-negara Muslim dengan China tidak seharusnya mengabaikan perlakuan Pemerintah Cina yang tidak manusiawi tersebut.

"Saya ingatkan kembali bahwa misi pembentukan PUIC antara lain menghormati dan memperjuangkan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia). Kami Negara Republik Indonesia mengusulkan agar dibuat pembentukan Misi Khusus PUIC ke Wilayah Uighur," tegas politisi dapil Jawa Barat V tersebut.

Terakhir mewakili Indonesia, ia meminta negara-negara Muslim mengulurkan dukungan penuh terhadap Pemerintah Bangladesh terkait penanganan pengungsi Muslim Rohingya. Fadli juga mengingatkan bahaya intensifikasi normalisasi Israel dengan negara-negara Muslim termasuk negara-negara Arab.

"Kemerdekaan penuh Palestina akan sangat sulit jika eksistensi Israel menguat melalui intensifikasi normalisisasi. Negara-negara Muslim harus sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan Israel," tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.(er/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Uighur
Amerika Serikat Terapkan Pembatasan Visa bagi China terkait 'Penindasan' terhadap Minoritas Muslim Uighur
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir
Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan
KPK OTT Kontraktor dan Pimpinan BPJN XII terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Samarinda - Bontang
DPRD Kaltim dan Mahasiswa Melakukan Dialog terkait Penolakan Revisi UU KPK
Masyarakat Diharap Waspada terhadap Aksi Kriminal Jalanan yang Meningkat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]