JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI menyetujui penawaran saham terbatas (right issue) disertai dengan langkah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diharapkan penggunaan anggaran PMN tersebut sesuai dengan program prioritas pemerintah, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Demikian ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro beserta pejabat kementerian terkait lainnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
"Dari 10 fraksi, sebanyak 8 fraksi memberikan persetujuan dengan catatan, sedangkan F-Gerindra menolak dan F-PD belum hadir. Sehingga kita ambil keputusan privatisasi bisa disetujui," ungkap Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat membacakan hasil keputusan rapat.
Melchias menambahkan, Komisi XI menyetujui besaran alokasi PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 4,0 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 1,5 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 1,25 triliun dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Rp 2,25 triliun.
Dengan catatan kepemilikan saham pemerintah yang harus dipertahankan pada ke-empat perusahaan yang diprivatisasi tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 65,05 persen, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 80 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 70 persen dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 51 persen.
Dalam pandangan fraksinya, F-PDI Perjuangan menyetujui dengan catatan, ke-4 BUMN tersebut memperhatikan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kedaulatan energi, kedaulatan pangan dan UMKM.
F-PAN berharap dengan right issue yang dilakukan dapat memberikan keuntungan serta memperbaiki kinerja BUMN di masa yang akan datang.
Senada, F-Nasdem mendorong agar pemberian PMN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Sementara, F-Gerindra menilai right issue dan pemberian PMN kepada ke-4 BUMN tersebut belum tepat dilaksanakan saat ini karena kondisi keuangan negara yang mengalami defisit.
Melchias memastikan Komisi XI akan mengawal pelaksanaan right issue serta penggunaan dana hasil right issue agar sesuai dengan program yang telah direncanakan dalam penggunaan PMN tersebut.(ann/DPR/bh/sya) |
