Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
2018-05-26 07:16:38

Ilustrasi. Tampak haul truck tambang.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

"Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor," kata Nasir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Dengan tegas politisi Partai Demokrat ini meminta agar Dirjen Minerba memberikan daftar nama perusahaan-perusahaan yang disinyalir bermain dalam proses perizinan ekspor pertambangan. "Biar sama-sama kita Komisi VII turun langsung untuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan tersebut," tegas Nasir.

Kejadian seperti ini menurut Nasir akan terulang bila tidak segera dievaluasi. Perusahaan lainnya perlahan akan mengikuti dan melakukan hal serupa yang makin membuat semberawut perizinan ekspor di Indonesia.

"Persyaratan perizinan harus benar-benar terperinci, dan diumumkan secara transparan. Bukan malah kucing-kucingan untuk meloloskan perusahaan A dan B," tegas politisi dapil Riau itu.

Nasir juga minta kepada Dirjen Minerba untuk mengawasi penghitungan pajak perusahaan. "Banyak laporan yang saya terima, perihal ketidaksesuaian penghitungan pajak oleh perusahaan," terangnya sembari berharap agar Kementerian ESDM dapat mengevaluasi dan menyelesaikan secara baik, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).(es/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Tambang
Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut
Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum
Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MUI: Kenapa Banser Akhir-akhir Ini Sering Buat Masalah, Sesat Akal Parah
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 Melalui LTMPT
Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut
Mayat Pria Ditemukan Tewas di Saluran Got Terdapat Luka Serius
Pameran Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2018 di Medan
Tukang Bakso Tersiram Kuah Panas Akibat Ditabrak Pengendara Sepeda Motor
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I
Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]