JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Salah satu agenda rapat kerja tersebut adalah membahas isu penjualan anak usaha BUMN dan pembentukan holding BUMN.
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta penjelasan terkait penjualan anak usaha BUMN yang pada saat ini jumlahnya mencapai 800 anak usaha seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Yang kita bahas hari ini adalah isu penjualan BUMN, dimana saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kadin 2017, Presiden sempat menyebutkan bahwa sekarang anak cucu hampir 800, dan Presiden memerintahkan agar perusahaan anak cucu itu dimerger," ujar Teguh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).
Menurut Teguh, jika ada perusahaan BUMN yang dijual maka perlu mengikuti aturan yang berlaku. "Kementerian jika perlu dijual sehubungan ditentukan penggabungan, pengalihan, dan peleburan, pembubaran BUMN diatur oleh peraturan pemerintah," katanya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa tidak ada penjualan BUMN seperti yang dipertanyakan oleh Ketua Komisi VI. Ia menegaskan, penjualan BUMN hanya akan dilakukan melalui privatisasi.(dep,mp/DPR/bh/sya) |
