Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pangan
Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan
2017-06-02 08:27:10

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.(Foto: anne/hr)
BANDUNG, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat, fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Namun dilain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan, yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak, harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP, ini kan lucu," ujar Edhy didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen.Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk budidaya bawang putih. "Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian," sambung politisi dari F-Gerindra ini.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini. "Negara sudah memberikan ijin impor Rp 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur, " kritisinya.

Untuk mengatasi fenomena lonjaknya harga bawang ini, Ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan, jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.

"Sekarang ini ekonomi kartel sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi," sambung politisi dari dapil Sumsel ini.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya Kabupaten Bandung ini sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Oleh karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini. Hanya saja, mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP) harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih.(ann/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pangan
Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan
Haedar Nashir: Pertanian Indonesia Jangan Jalan di Tempat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]