Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Komisi IV DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus
2018-03-13 21:26:06

Ilustrasi. Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi sangat prihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, namun Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.

"Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya, dan dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Sangat memprihatinkan," ujar Yoga, begitu ia biasa disapa, di sela-sela RDP Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/3).

Yoga menjelaskan, berdasarkan paparan Dirut Bulog dalam RDP tersebut bahwa per 12 Maret 2018 cadangan beras pemerintah minus 27.888 ton. Dengan kata lain, pemerintah utang beras Bulog yang stoknya sebesar 642.612 ton. Padahal sempat dikatakan Menteri Pertanian, bahwa Indonesia surplus beras. Yoga mempertanyakan, dimana letak beras tersebut, apakah masih tersebar di petani dan masyarakat, pedagang atau pengusaha beras, atau di Bulog.

"Ini sangat parah, masak cadangan beras pemerintah tidak ada. Idealnya cadangan beras pemerintah diputuskan dalam pembahasan RAPBN. Jika dikatakan Menteri Pertanian bahwa Indonesia surplus beras. Lalu pertanyaannya, beras tersebut posisinya ada dimana. Saya melihat Bulog dihadapkan pada posisi yang serba salah. Bulog tidak punya kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah petani. Mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah kepada Bulog dalam membeli beras petani jauh lebih rendah dari harga dipasaran," paparnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut politisi Fraksi PAN ini, sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015, HPP bagi Bulog dalam membeli gabah kering panen adalah sebesar Rp 3700 per kilogramnya, gabah kering giling Rp 4600, sedangkan harga beras medium sebesar Rp 7300. Harga tersebut jauh dibawah harga pasaran. Hal itu membuat petani atau masyarakat lebih memilih menjual ke pasaran dibanding ke Bulog. Sehingga dikatakan Yoga, Bulog tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah atau beras, sementara pemerintah pun belum mau merevisi HPP.

"Dengan kata lain, problemnya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani tidak dilindungi oleh peraturan, karena situasi dan kondisi di lapangan yang menyebabkan Bulog kesulitan dalam melakukan penyerapan. Hal tersebutlah yang membuat cadangan beras pemerintah minus. Ini sangat memprihatinkan. Ini situasi darurat pangan. Kasihan, Bulog dibuat tidak berdaya," tegas Yoga.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR mendesak pemerintah segera mencari upaya preventif dan solutif dalam mengatasi permasalahan itu. Terlebih lagi, dalam waktu beberapa bulan lagi, akan masuk bulan Ramadhan dimana kebutuhan atau permintaan beras atau pangan pun akan semakin meningkat. Selain itu, Komisi IV DPR juga mendesak pembentukan Lembaga Pangan Nasional sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.(ayu/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Beras
Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium
Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Soal Tunggakan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Polres Jakarta Utara Musnahkan Barang Bukti Narkotika Shabu Seberat 11 Kg
Tasyakur Milad Ke-30 LPPOM MUI, Tingkatkan Pelayanan dengan Aplikasi Digital
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Raih Adipura Ketiga, Abdul Basyid Has Berharap Kabupaten Karimun Terus Berinovasi Wujudkan Sustainable City
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Polsek Kembangan Jakbar Menangkap 3 Orang Pengedar Narkoba di Lingkungan Sekolah
TNI AU Daratkan Paksa Pesawat Asing B-777 ET-AVN
Pernyataan Kontroversial Mendag Kembali Dikritik Legislator terkait Garam dan Gula
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]