Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Proyek Beras Basah
 
Kasus Korupsi Tetrapot Beras Basah Bontang 6 Terdakwa Dituntut 7,6 Tahun Penjara | 2018-02-16 08:32:12

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) M. Iqbal, SH dan Agus Sumanto, SH dalam sidang pada, Selasa (13/2) dihadapan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur menuntut 6 terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di ...

Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan | 2018-01-25 10:59:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharram mengungkapkan polemik impor 500 ribu ton beras menjadi sinyal dari ketidakmampuan pemerintah mengelola kebutuhan pangan nasional. Dampak yang akan dirasakan ekonomi akibat carut marut ini ialah melonjaknya inflasi selain tentu saja tergerusnya daya beli petani. Pemerintah harus was ...

Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor | 2018-01-19 03:34:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

"Wajar penolakan masuknya be
...

Gaduh Politik dan Pulennya Impor Beras | 2018-01-16 20:24:44

Oleh: Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec

KAMIS 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul.

Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, di mana Februari biasanya masuk puncak panen. Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah
...

Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018 | 2018-01-16 08:19:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut m
...

Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat | 2018-01-12 13:53:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).

"Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya k
...

Putusan Sela Dugaan Korupsi Proyek Tetrapot Beras Basah Rp11 Milyar Dilanjutkan | 2017-11-15 05:58:38

SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang,

Pembacaan putusan sela oleh ketua majelis hakim Fery Haryanta,SH yang didampingi Joni Kondolele, SH dan Pister
...

4 Mantan PPTK Dinas PU Proyek Penahan Ombak Bontang Ditahan | 2017-08-23 18:58:36

SAMARINDA, Berita HUKUM - Derasnya ombang dan gelombang yang menerpa di Pantai Beras Basah Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) semakin kencang, hingga kembali 'memakan korban', kali ini 4 orang mantan Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU Kaltim terseret ke dalam Rutan Sempaja Samarinda, terkait kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak Pan ...

Kejati Kaltim Gandeng KPK Ungkap Beberapa Kasus Korupsi di Kaltim | 2017-07-26 19:18:18

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Kejakasaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Fadil Zumhana, SH, MH dalam rilisnya di Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim pada, Jumat (21/7) lalu mengungkap sejumlah persoalan dugaan korupsi yang terjadi di wilayah hukum yang dipimpinnya di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan U ...

Target Swasembada Pangan 2017 Sulit Terwujud | 2016-05-15 12:03:10

MAGELANG, Berita HUKUM - Target swasembada pangan yang digadang-gadang bakal tercapai pada 2017 oleh pemerintah benar-benar tidak realistis. Nasibnya tak akan jauh berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beberapa kali gagal menargetkan swasembada pangan. Ambisi swasembada pangan terancam gagal karena pemerintah hanya memperhatikan in ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]