|
|||||
| Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan | 2025-07-24 19:46:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyatakan pihaknya meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras atau disebut praktik beras oplosan ke tahapan penyidikan. Hal tersebut disampaikannya usai menemukan adanya unsur tindak pidana terkait praktik perdagangan beras oplosan yang merugikan negar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton | 2024-02-26 21:25:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, pemerintah akan menambah impor beras pada 2024 sebanyak 1,6 juta juta ton. Dengan demikian, total impor menjadi 3,6 juta ton tahun 2024. |
||||
| Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris' | 2024-02-24 20:54:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak empat bulan terakhir hingga menyentuh harga Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium adalah yang 'tertinggi dalam sejarah'. |
||||
| Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah | 2024-02-24 00:46:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan. |
||||
| Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani | 2024-02-06 02:09:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan tersebut sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani. |
||||
| Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik | 2023-02-04 12:32:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras. Sebab, dari hasil pantauannya, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan, baik yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun dar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Emak-emak Mataram Minta Firli Bahuri Bongkar Mafia Beras | 2023-01-26 21:00:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah emak-emak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan protes atas kenaikan harga beras. |
||||
| Beda Data Stok Bulog dan Kementan, Johan Rosihan Tolak Impor Beras | 2022-11-28 15:52:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan wacana opsi impor beras mesti dihentikan. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda. |
||||
| Harga Beras Mahal, Dianjurkan Makan Sagu Tapi Potensinya Tak Dikembangkan | 2022-10-10 10:38:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pernyataan Menteri Pertanian soal harga beras yang terus meroket dan malah menganjurkan masyarakat makan sagu sebagai substitusi dari konsumsi beras. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menganjurkan substitusi pangan pokok seperti beras untuk pindah ke sagu karena urusan be ...Berita Selengkapnya |
||||
| Johan Rosihan: Harga Beras Indonesia Masih Lebih Mahal Dibandingkan Negara ASEAN | 2022-08-22 14:46:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim harga beras di Indonesia yang paling murah dibandingkan negara lain. Harga beras di Indonesia memang lebih murah dibanding di negara Jepang, Korea dan Amerika, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Johan pun men ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
