Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Beras
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan | 2018-05-26 14:20:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Impor beras tahap II sebesar 500 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus dibatalkan. Ini karena impor tersebut tidak memiliki landasan yang jelas.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengingatkan Kemendag bahwa kebijakan impor beras tidak bisa dilakukan serampangan. Impor tersebut harus mengacu kepada UU.
...

Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tidak Sinkron | 2018-05-22 00:27:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyatakan bahwa dirinya mendukung kehadiran Budi Waseso (Buwas) di Bulog. Teguh berharap Buwas dapat memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.

"Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, ia sudah dapat melihat bahwa terkait persoalan data beras, terny
...

Komisi IV DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus | 2018-03-13 21:26:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi sangat prihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, namun Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.

"Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya,
...

Kasus Korupsi Tetrapot Beras Basah Bontang 6 Terdakwa Dituntut 7,6 Tahun Penjara | 2018-02-16 08:32:12

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) M. Iqbal, SH dan Agus Sumanto, SH dalam sidang pada, Selasa (13/2) dihadapan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur menuntut 6 terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di ...

Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan | 2018-01-25 10:59:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharram mengungkapkan polemik impor 500 ribu ton beras menjadi sinyal dari ketidakmampuan pemerintah mengelola kebutuhan pangan nasional. Dampak yang akan dirasakan ekonomi akibat carut marut ini ialah melonjaknya inflasi selain tentu saja tergerusnya daya beli petani. Pemerintah harus was ...

Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor | 2018-01-19 03:34:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

"Wajar penolakan masuknya be
...

Gaduh Politik dan Pulennya Impor Beras | 2018-01-16 20:24:44

Oleh: Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec

KAMIS 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul.

Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, di mana Februari biasanya masuk puncak panen. Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah
...

Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018 | 2018-01-16 08:19:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut m
...

Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat | 2018-01-12 13:53:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).

"Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya k
...

Putusan Sela Dugaan Korupsi Proyek Tetrapot Beras Basah Rp11 Milyar Dilanjutkan | 2017-11-15 05:58:38

SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang,

Pembacaan putusan sela oleh ketua majelis hakim Fery Haryanta,SH yang didampingi Joni Kondolele, SH dan Pister
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]