Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Komisi IV Akan Tindaklanjuti Permasalahan Lingkungan Gunung Tujuh
2017-09-08 13:40:22

Ilustrasi. Ratusan warga Teluk Batang gelar Aksi demo penolakan pertambangan Gunung Tujuh di depan Kantor Bupati Kayong Utara, Selasa (4/7) lalu.(Foto: TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMADFAUZI)
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan lingkungan Gunung Tujuh di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terkait dengan adanya pro dan kontra mengenai penambangan batu granit yang dilakukan di kawasan itu.

"Tentu kita akan menindaklanjuti hasil kunjungan spesifik Komisi IV ini kepada kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelas Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kamis (7/9).

Dalam kunjungan itu, Komisi IV menyerap aspirasi masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Turut serta belasan Anggota Komisi IV DPR RI dengan didampingi Dirjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dilanjutkan Daniel, pemerintah harus mengkaji hal ini karena menurutnya sumber air yang ada di antara Gunung Tujuh ini sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

"Hutan yang lebat ini menjadi sumber air untuk satu kecamatan, tapi mau dihancurkan. Sementara pemerintah selalu berusaha agar bagaimana mengatasi kekeringan di sejumlah daerah dengan menyiasati agar bisa tumbuh sumber-sumber air baru," lanjutnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diakui Daniel lahan pertanian masyarakat juga sangat bergantung dengan sumber air yang ada. "Lahan pertanian di Kecamatan Teluk Batang akan hancur tanpa pengairan jadi kita harus menyelamatkan sumber kehidupan masyarakat," tambahnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kayong Utara dikatakan Daniel, bahwa Kecamatan Teluk Batang merupakan kawasan Cagar Budaya, sehingga dengan izin yang memperbolehkan kawasan Gunung Tujuh sebagai lokasi pertambangan, diakui Daniel sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan di dalam Perda.

Selain masalah sumber air dan lokasi Gunung Tujuh yang merupakan kawasan cagar budaya, diakui Daniel pihak perusahaan juga tidak melibatkan masyarakat setempat dalam sosialisasi masuknya pertambangan di daerah mereka.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan terhadap izin yang dikeluarkan dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, termasuk tata ruangnya.

"Penelitian lebih dalam lagi juga akan dilakukan, dan kami akan mengambil langkah-langkah sebagaimana yang harus dilakukan. Ini demi menyelamatkan masyarakat juga lingkungan yang ada di Gunung Tujuh," ungkapnya.

Rasio mengatakan pihaknya juga akan menelusuri izin yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara. "Sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum," pungkasnya.(eno,sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Tambang
KPK Akui Maraknya Penyalahgunaan Izin Tambang Jelang Pilkada
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Ijon Politik Tambang
Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirlantas PMJ Tengah Membahas Pemotor Masih Menerobos JLNT Casablanca
Pengamat: Kontroversi Komjen Pol Iriawan Bisa Jadi Faktor Kemenangan No Urut 3 Asyik
Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur
Polisi Memburu Penyuplai Sabu yang Dibawa Oknum PNS Mabes Polri ke Sel
Tepis Usulan Pengangkatan Iriawan, Jokowi Seharusnya Pecat Mendagri
Tuntutan Tidak Sesuai Kesepakatan dengan Jaksa, Istri Terdakwa Keberatan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur
Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]