Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    
 
Pemilu
Komisi II Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilu 2019
2018-12-07 11:03:31

Ilustrasi. Kotak Suara dari Pemiu 2019 dari kardus.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI mendesak agar penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 segera memastikan kesiapan pesta demokrasi yang sudah memasuki hitungan bulan. Termasuk juga menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang hingga kini dalam tahap perbaikan.

"DPT harus segera diputuskan secara faktual, transparan dan akuntabel," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, Mendagri bersama KPU dan Bawaslu harus memastikan kesiapan Pemilu serentak, dalam hal ini Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sesuai dengan target dan capaian yang direncanakan, termasuk distribusi logistik dan kesiapan sumber daya manusia.

Terkait masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman dan pencatatan KTP-Elektronik, ia meminta Mendagri untuk memaksimalkan seluruh jajarannya hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. "Harus juga disiapkan solusi lain apabila proses perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik belum terselesaikan hingga akhir Desember 2018," desak Herman.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar semua pihak merasa bertanggung jawab atas kesuksesan Pemilu 2019. Untuk itu, ia berharap semuanya bisa melakukan sosialisasi baik itu secara individu, partai politik, maupun tim sukses.

"Bila perlu ada sosialisasi bersama antara Komisi II, Pimpinan KPU dan Bawaslu serta juga pemerintah. Bisa di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri. Masalah waktu, bisa antara Januari hingga Maret," pungkas Tjahjo.(es/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Komisi II Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilu 2019
Tahun Politik, Butuh Penyejuk dari Tokoh Lintas Agama
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
Senat AS: Hentikan Dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam Perang di Yaman
Maduro Tuduh AS Ingin Membunuhnya dan Gulingkan Pemerintah Venezuela
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi
Diskusi LPI: Praktik Poligami Banyak Rugikan Kaum Perempuan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi
Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]