Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Terorisme
Ketua Pansus: Silakan Keluarkan Perppu, Biar Rakyat Tahu Pemerintah Makin Diktator
2018-05-19 05:46:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU 15/2003 atau RUU Anti Terorisme, Muhammad Syafi'i, tidak peduli dengan ancaman Presiden Joko Widodo.

Ia tegaskan, Pansus tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Jokowi yang berniat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika RUU tidak selesai pada Juni.

"Kami tidak akan terpengaruh dengan statement saudara Jokowi," ujar politikus Partai Gerindra itu kala memberi keterangan pers di ruang Fraksi Gerindra, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (18/5).

Ia tegaskan pula bahwa Pansus sudah memiliki mekanisme kerja sendiri. Perihal kapan RUU akan selesai, ia mengungkapkan sudah ada target dalam waktu dekat.

Namun, kalau Jokowi ngotot mengeluarkan Perppu, politikus yang akrab disapa Romo Syafi'i itu menantang presiden mengeluarkannya kapan saja. Tapi, ada konsekuensi yang harus ditanggung.

"Kalau presiden mau keluarkan (Perppu) sekarang, keluarkan saja. Biar rakyat tahu pemerintahan ini semakin diktator," tantangnya.(ald/rmol/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Terorisme
Pernyataan Pledoi Terdakwa Kasus Terorisme Aman Abdurrahman di Persidangan Jadi Viral
Pembentukan Koopsusgab Dipertanyakan
Ketua Pansus: Silakan Keluarkan Perppu, Biar Rakyat Tahu Pemerintah Makin Diktator
Mala Per Se, Kejahatan Terhadap Hati Nurani
Ketua DPR Tegaskan Indonesia Darurat Terorisme
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]