Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Ketua KPU Positif Covid-19, Koalisi Tunda Pilkada 2020: Ini Teguran dari Tuhan
2020-09-18 21:30:28

Koalisi Tunda Pilkada 2020 saat menggelar aksi damai.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Tunda Pilkada 2020 meminta agar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ditutup dan pelaksanaan pilkada 2020 segera ditunda. Hal ini dilontarkan koordinator Koalisi Tunda Pilkada, Lisman Hasibuan setelah pihaknya mendapatkan informasi bahwa Ketua KPU Arief Budiman dan salah satu anggotanya dinyatakan positif terinfeksi virus covid-19.

Menurut Lisman, kejadian ini justru menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pihak penyelenggara pemilihan umum supaya tidak memaksakan pilkada 2020 ditengah pandemi covid-19.

"Kami tetap melakukan pergerakan dan konsolidasi Nasional agar Pilkada 2020 ditunda demi kemanusiaan dan keselamatan masyarakat," ungkap Lisman, dalam siaran persnya, Jakarta, Jum'at (18/9).

Lisman mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin dan sekuat tenaga dengan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk mengingatkan kepada para elit-elit bangsa bahwa Covid 19 semakin berbahaya.

"Ini teguran dari Tuhan agar tunda Pilkada 2020. Kami mendengar bagaimana jeritan rakyat kecil yang saat ini sedang susah dan anak-anak kecil yang tidak berdosa bisa terkena Klaster Pilkada 2020 sangat Berbahaya bagi nyawa Rakyat Indonesia yang tidak berdosa karena ambisi politik para elit yang masih keras kepala memaksakan Pilkada 2020," tandasnya.

"Dengan kejadian ini (Ketua KPU positif covid-19) maka sudah tidak sehat lagi Pilkada 2020 dijalankan," sambung Lisman.

Dia berharap, seluruh pihak penyelenggara dan peserta pilkada untuk memilih yang terbaik demi keselamatan masyarakat banyak. Kata Lisman, virus covid-19 semakin berbahaya, masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya segelintir kepentingan.

"Semoga dengan kejadian diatas dan puluhan kepala daerah terkena Positif Covid-19 bisa menyadarkan para elit di negeri ini yang masih ambisi dengan kepentingan kelompoknya bisa tersentuh hatinya sebelum terlambat baiknya kita mencegah sebelum jutaan rakyat jadi korban di klaster Pilkada 2020," ujarnya.

"Ingat bahwa 'Suara Rakyat Suara Tuhan' bahwa Tuhan menegur dengan caranya dan kuasanya," ucapnya lagi.

Sebelumnya beredar informasi tertulis di group WhatsApp berasal dari Ketua KPU bahwa dirinya positif terinfeksi virus Corona.

Berikut bunyi tulisan Arief Budiman (Ketua KPU RI) ;

Assalamu'alaikum wr wb
diberitahukan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah, secara kronologis perlu diinformasikan terkait beberapa hal:
1. Tanggal 16 September 2020, saya melakukan rapid test dengan hasil non reaktif
2. Tanggal 17 September 2020 malam hari, melakukan tes swab utk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di istana bogor tgl 18 sept, dgn hasil positif. Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU
3. Tanggal 18 (September) dini hari sudah mulai melakukan karantina mandiri karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas
4. tgl 18 September pagi hari dilakukan tes swab kepada seluruh orang yang ada di rumah dinas KPU, termasuk saya melakukan tes ulang
5. KPU menerapkan kebijakan WFH mulai tgl 18 sampai dgn tgl 22
6. melakukan seterilisasi untuk seluruh area rumah dinas dan kantor, dimulai tanggal 19 (September 2020) besok
7. Saya tetap menjalankan tugas dengan cara WFH, daring

demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mohon doa dari semua pihak agar bisa diberikan kesehatan bagi kita semua. semoga kesehatan dan keselamatan selalu tercurahkan untuk bangsa Indonesia.

Wassalamu'alaikum wr wb

Arief Budiman

(bh/amp)


 
Berita Terkait Pilkada
 
Perkuat Pengawasan, Komisi II Akan Bentuk Panja Pilkada
 
Survei NCID Pilgub Sumbar: Keterbatasan APK dan Protokol Covid-19 Sebabkan Elektabilitas Paslon Rendah
 
Ikatan Keluarga NASUTION Sumut Serukan Pilih AKHYAR di Pilkada Medan
 
Bamsoet: Pilkada Serentak Harus Mampu Lahirkan Pemimpin Daerah Berkualitas
 
Komisi III Ingatkan Netralitas Kejaksaan dalam Pilkada 2020
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
HNW: Indonesia Tegak Berdiri di Atas Pengorbanan dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan
Mengapa Trump Biasanya Mencari Sorot Kamera Justru 'Menghilang' pada Hari-hari Terakhirnya Sebagai Presiden?
Eks KSAD Ipar SBY: TNI yang Garang di Kota, di Hutan Jadi Kucing
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Gubernur Anies Dipanggil Terkait Habib Rizieq, Relawan Sebut Polisi Tebang Pilih?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]