Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pilkada
 
Perkuat Pengawasan, Komisi II Akan Bentuk Panja Pilkada | 2020-11-19 21:10:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI segera akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pilkada 2020 untuk mengawasi kualitas Pilkada 2020 dalam segala aspek di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sebagai respon atas banyaknya masukan terkait pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama proses kampanye pilkada yang saat ini tengah berlangsung.

...

Survei NCID Pilgub Sumbar: Keterbatasan APK dan Protokol Covid-19 Sebabkan Elektabilitas Paslon Rendah | 2020-11-07 05:19:07

SUMATERA BARAT - Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh peserta pilkada 2020 adalah keterbatasan akses informasi yang didapatkan masyarakat terhadap kandidat pasangan calon Pilgub Sumatera Barat serta pembatasan aktivitas kampanye yang melibatkan massa ...

Ikatan Keluarga NASUTION Sumut Serukan Pilih AKHYAR di Pilkada Medan | 2020-11-01 16:33:12

MEDAN, Berita HUKUM - Calon Walikota Medan Akhyar Nasution mendapat restu menjadi Walikota Medan periode 2021-2024 dari Ikatan Keluarga Nasution Dohot Boruna (IKANAS) Sumut. Pilihan itu disampaikan karena pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. dianggap sebagai sosok calon pemimpin Kota ...

Bamsoet: Pilkada Serentak Harus Mampu Lahirkan Pemimpin Daerah Berkualitas | 2020-10-19 10:49:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan MPR RI melalui Badan Pengkajian merekomendasikan naskah visi misi calon Gubernur/Bupati Walikota yang terpilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 menjadi bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ar ...

Komisi III Ingatkan Netralitas Kejaksaan dalam Pilkada 2020 | 2020-10-15 06:04:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan segenap jajaran aparat Kejaksaan bersikap tegas untuk netral dan tidak memihak kepada salah satu calon dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Selain itu, ia meminta Kejaksaan menghentikan sementara jika ada pasangan calon kepala daer ...

Polri Kembali Didesak Jaga Netralitas Hadapi Pilkada | 2020-09-30 20:35:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali didesak menjaga netralitasnya menghadapi agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir tahun ini di sejumlah daerah. Ini penting diingatkan kembali agar Polri tetap bekerja profesional dan berintegritas.

Demikian salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR R
...

Kemendagri Ajak Bacalon Kepala Daerah, Parpol dan Timses Gelorakan Gerakan Pilkada Sehat 2020 | 2020-09-24 19:55:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengajak seluruh partai politik, pasangan Bakal Calon (Bacalon) Kepala Daerah, Tim Sukses (Timses) serta simpatisan untuk menggelorakan dan melaksanakan Gerakan Pilkada Sehat 2020.

"Mari kita gelorakan dan laksanakan Ger
...

Tetap Gelar Pilkada, ETOS Institute Sebut Pihak Legislatif dan Eksekutif Sudah Gelap Mata! | 2020-09-23 18:22:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif ETOS Institute Iskandarsyah menyebut, pihak legislatif dan eksekutif sudah "gelap mata". Pernyataan itu disampaikan Iskandarsyah lantaran tidak mendengarkan bahkan kedua lembaga tidak menanggapi permintaan sejumlah elemen dan berbagai kalangan masyarakat agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda demi keselamat ...

Habib Rizieq Shihab: Pilkada di Tengah Pandemi Bukti Kegilaan Rezim Jokowi | 2020-09-22 22:13:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terus bertambah. Setelah mementahkan usulan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, desakan kali ini datang dari Habib Rizieq Shihab.

Desakan itu disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam kepada pengacaranya, Damai Hari Lubis.

Damai menyataka
...

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak | 2020-09-22 21:56:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah meminta agar tahapan Pilkada 2020 ditunda. Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintah dan DPR salah langkah dan perhitungan dengan tetap melanjutkan tahapan pilkada.

"Bahasa kita agak keras memang, 'pilkada masih bisa ditunda, pem
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Gubernur Anies Dipanggil Terkait Habib Rizieq, Relawan Sebut Polisi Tebang Pilih?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
HNW: Indonesia Tegak Berdiri di Atas Pengorbanan dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan
Mengapa Trump Biasanya Mencari Sorot Kamera Justru 'Menghilang' pada Hari-hari Terakhirnya Sebagai Presiden?
Eks KSAD Ipar SBY: TNI yang Garang di Kota, di Hutan Jadi Kucing


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]