Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pilkada
 
Ketum Solidaritas Alumni 212 NKRI Siap Mendukung Kemenangan Paslon No 1 Eramas | 2018-02-14 09:35:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua pasang kandidat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) telah mendapatkan nomor urut. Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) memperoleh nomor urut 1 pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Nomor urut itu merupakan hasil pengundian pada rapat pleno terbuka KPU Sumut di Hotel Grand Mercure Medan
...

Suksesi Pemilukada Kota Gorontalo, Nurhadi: Pesta Rakyat Harus Aman dan Kondusif | 2018-02-13 16:31:49

GORONTALO Berita HUKUM - Nurhadi Taha sebagai Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) mengatakan, Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) pada Juni 2018 mendatang adalah untuk memilih khalifah atau pemimpin di Kota Gorontalo selama 5 tahun ke depan, ia menghimbau agar seluruh masyarakat di kota Gorontalo ikut mensukseskan jalannya pesta r ...

Padil Karsoma Siap Memimpin Purwakarta dengan Transparan dan Bersih dari Korupsi | 2018-02-07 19:18:06

PURWAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi banyaknya ditangkap tangan kepala daerah akhir-akhir ini, calon Bupati Padil Karsoma menyatakan penyesalannya dan rasa prihatin mendalam. Ia menegaskan, sudah menjadi sikap dan pilihannya untuk memimpin pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi.

Hal utama yang akan dilakukannya adalah melakukan p
...

Mendagri Diimbau Urungkan Penunjukan Polisi Menjadi Pj Gubernur | 2018-01-31 05:22:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal Pejabat (Pj) Gubernur dari perwira tinggi Polisi aktif setara Eselon I telah menimbulkan kegaduhan politik di musim Pilkada Serentak 2018 ini. Ia pun menyarankan demi menjaga kondusifitas politik nasional agar gagasan dan ...

Rencana Dua Jenderal Polisi Jadi Ptl Gubernur, Bisa Timbulkan Kecemburuan TNI | 2018-01-31 04:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penunjukan dua perwira tinggi Polri berpangkat Irjen sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpotensi memunculkan kecemburuan di kalangan TNI.

Pesan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi, Jumat (26/1) lalu, mengingat posisi st
...

Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas | 2018-01-30 08:23:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ...

Penunjukan Jenderal Aktif Polri Jadi Plt Gubernur Mengarah Kecurangan Pilkada | 2018-01-27 01:50:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadikan dua Jenderal aktif Polri mengisi posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pasalnya, hal itu akan mengarah pada kecurangan.

"Penunjukan dua Jenderal aktif Polri akan menga
...

Waspada untuk Antisipasi Maraknya Penipuan Jelang Pilkada | 2018-01-25 09:10:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan audiensi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (23/1). Audiensi ini dilakukan Komnas HAM dalam rangka pembentukan tim pemantau Pemilu dan Pilkada yang dibentuk Komnas HAM.

Tim pemantau tersebut akan lebih konsen terkait HAM, salah satunya hak pilih masyaraka
...

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM' | 2018-01-20 19:00:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak yang memandang tahun 2018 merupakan tahun politik, karena akan ada Pilkada serentak di 171 daerah; ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten guna pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta akan dimulai Gonjang-ganjing politik menuju Pilpres 2019 yang juga segera dimulai.

Namun muncul kekhawatiran akan berdampak meng
...

Kampanye Hitam Harus Dihindari dalam Pilkada Serentak | 2018-01-16 21:04:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menilai black campaign (kampanye hitam) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 ini tidak mengandung nilai-nilai demokrasi yang bagus. Oleh karena itu, munculnya kampanye hitam harus dihindari, apalagi merusak identitas pribadi seseorang dengan mengasumsikan seo ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]