Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
2019-08-22 13:24:57

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Oji/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau rakyat Papua sebagai saudara sebangsa setanah air tetap menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai isu yang ada. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Papua bukan persoalan sederhana, sebab ia mengamati ada agenda besar lain sedang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya selaku Pimpinan DPR RI mengimbau saudara-saudara kita yang di Papua dan TNI maupun Polri agar menahan diri. Jangan terprovokasi berbagai isu yang ada. Ini bukan persoalan yang sederhana akibat peristiwa di Surabaya saja. Tapi, saya melihat ada agenda besar sedang dimainkan oleh pihak luar yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Bamsoet dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Politisi Partai Golongan Karya ini menyesalkan masih ada sikap diskriminatif dan rasis terhadap masyarakat Papua yang terjadi di Surabaya. Untuk itu, Bamsoet berharap itu sebagai peristiwa terakhir dan jangan terulang kembali. Atas kejadian tersebut, Bamsoet juga menyampaikan dirinya selalu bersama rakyat. Oleh karena itu, Bamsoet atas nama Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan permohonan maaf pada rakyat Papua serta mengajak semua pihak untuk merajut kembali nilai-nilai kebangsaan.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang selalu memberi perhatian lebih bagi Papua dengan membangun jalan dan berbagai fasilitas infrastruktur lainnya. Itu artinya, sambung Bamsoet, negara sayang kepada Papua terlebih rakyat Papua. Bahkan, Bung Karno dalam pidatonya pernah menyampaikan bahwa tidak lengkap jika Indonesia tanpa Papua.

Bamsoet berpesan, seluruh warga negara Indonesia hendaknya kembali menjaga ke-Indonesia-an serta menjaga Republik Indonesia dari provokasi-provokasi yang ingin memisahkan Papua dari pangkuan Indonesia. Ia melihat ada yang menunggangi dalam aksi membakar kantor DPRD Papua. Sementara bagi TNI-POLRI agar melakukan langkah-langkah yang lebih persuasif dalam menekan terjadinya gerakan-gerakan separatis.

"Saya juga meminta kepada TNI-POLRI melakukan langkah-langkah yang lebih persuasif untuk menekan terjadinya gerakan-gerakan separatis. Demikian juga, pada intelijen harus memasang mata dan telinga yang lebih tajam lagi terhadap berbagai gerakan-gerakan yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa," ujar Bamsoet.(pun/mh/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Papua
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
Pemblokiran Internet di Papua, 'Merugikan Perekonomian Daerah' dan 'Memicu Masalah'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]