Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
2018-03-22 06:59:44

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan Keynote Speech sekaligus membuka Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika.

"Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi zaman now tidak boleh begitu. Demokrasi zaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum," tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/3).

Bamsoet mengingatkan, momentum Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 berpotensi masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Pemimpin yang lahir dari proses yang demikian, sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan," kata politisi Partai Golkar itu.

Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu. Adu gagasan, ide, program serta visi dan misi harus menjadi sajian utama. Sehingga masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga berharap pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres dapat menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

"Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat," tandas Bamsoet.

Bamsoet menegaskan kemenangan Pilkada tidak hanya untuk merebut jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota saja. Tetapi dengan kemenangan yang diperoleh, harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan," tutur Bamsoet.

Politisi dapil Jawa Tengah itu menegaskan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

"Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," pungkas Bamsoet.

Hadir dalam acara ini Walikota Solo FX Hadi Rudiatmo, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun, Anggota Fraksi DPR RI Partai Golkar Firman Soebagyo serta Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni.(jay/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi
Diskusi JPPD: Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak dan Antisipasi Money Politics
Dalam Japan Foundation Asia Center, Yenny Wahid Bicara Nilai dan Penerapan Demokrasi di Asia
Ketua DPR: Lanjutkan Konsolidasi untuk Jalani Demokrasi
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dua Pelaku Pembunuhan Pemandu Karoke Tiba di Polres Metro Jakarta Selatan
Fadli Zon Nilai Data Pertanian Masih Kurang dan Lemah
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Fahri Hamzah Kritisi Sikap BIN Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal
Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
Panglima TNI Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Jasa Raharja Serahkan Santunan Kepada 100 Ahli Waris Penumpang Pesawat Lion Air JT-610
Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar Undang-Undang Pers
Polisi Melakukan 37 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di TKP Pondok Melati Bekasi
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]