Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
UMKM
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
2019-06-20 11:12:32

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta (Foto: Geraldi/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat layanan program wadah akses digital berupa platform daring (online) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Kemenkominfo. Menurutnya tanggung jawab tersebut harus disasar kepada Kemenkominfo, sebab mereka saat ini diketahui aktif melakukan pembinaan terhadap 30.000 UMKM.

Berdasarkan keluhan yang seringkali ia terima dari para pelaku UMKM tersebut menyatakan bahwa saat ini negara tidak hadir mengakomodasi kegiatan aktif mereka. Apalagi persaingan dengan marketplace yang saat ini sudah didominasi oleh produk China, cukup membuat pelaku UMKM tersebut kelimpungan, untuk sekedar bertahan dari kebangkrutan. Bahkan marketplace bisa menjanjikan gratis ongkos kirim (ongkir).

"UMKM kita kasih ongkir sangat mahal. Sudah begitu, bayarnya sekarang dengan penerbangan. Tiket penerbangan mahal, mereka kasih charge, padahal pengiriman online harus cepat. Akhirnya bayar ongkir lebih mahal daripada barangnya. UMKM kita akhirnya bisa kolaps," tuturnya ketika Rapat Kerja dengan Menkominfo Rudiantara di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, aktivitas dagang daring Indonesia saat ini masih menjadi polemic, disebabkan sistem tata cara pembayaran yang masih manual dan tidak berbanding lurus dengan platformnya. Sukamta mendesak agar Menkominfo dapat memperbaiki masalah ini, hingga menciptakan kedaulatan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

"Jika di negara lain, usaha itu pasti disubsidi, mereka bisa kasih ongkir gratis dan datang dengan cepat. Di Indonesia, urusan online shop itu usahanya online, bayarnya manual. Bahkan kirim dan ongkir manual. Sudah begitu, barang yang dijual makin hari itu barang China. Jadi jatuhnya saat ini kita hanya memberikan layanan online untuk barang China," tandasnya.

Diketahui saat ini pun perang dagang antara Amerika Serikat dengan China telah menyasar hampir ke seluruh bidang, termasuk teknologi. Politisi dapil DI Yogyakarta tersebut berharap Menkominfo dapat memanfaatkan peluang dari perang dagang yang saat ini terus berlangsung. Salah satu caranya adalah melakukan pembinaan secara masif serta memberikan wadah yang tepat bagi para pegiat UMKM di Indonesia.

"Karena barang barang pengusaha kita ini tidak didorong punya pengetahuan teknologi yang cukup. Harapan kami Kemenkominfo melakukan ini, karena tupoksinya Kemenkominfo. Jadi harapan kami ada di Kemenkominfo untuk memperkuat pengusaha-pengusaha UMKM kita itu dengan akses teknologi digital. Jadi supaya negara ini hadir kalau tidak maka kita akan terus tertinggal," imbuh Sukamta.(er/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait UMKM
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
UMKM Diharapkan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Negara
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
Sandiaga Uno: UMKM Merupakan Bagian Tulang Punggung Ekonomi Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]