Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kemenaker
Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
2018-07-31 14:55:15

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Maruli Apul Hasoloan dalam sambutannya (Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi satuan tugas Pencegahan TKI Non Prosedural dan layanan terpadu satu atap (LTSA) dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah.

Acara yang berlangsung dua hari yakni 30 Juli- 1 Agustus 2018 di Hotel Royal , Kuningan, Jakarta Selatan ini juga bertujuan untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di daerah melalui layanan LTSA.

"Saat ini telah terbentuk LTSA di 24 lokasi, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepri, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi NTB, Provinsi NTT, dan Provinsi Bali," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Senin (30/7) malam.

Maruli mengatakan, adanya rapat ini diharapkan mampu mengevaluasi kinerja tim satuan tugas pencegahan PMI Non Prosedural. "Sehingga ini dapat meningkatkan kesejahtaraan keluarga dan juga warga sekitar asal PMI," kata Maruli.

Berdasarkan data dari SISKOTKLN, jumlah permasalahan PMI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami penurunan.

Meski begitu, kasus yang menyangkut PMI per tahunnya tercatat masih berkisar diatas 3000 kasus.

"Jenis kasus tersebut sangat beragam, mulai dari gaji tidak dibayar, PHK, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual bahkan sampai kepada hukuman mati masih sering kita dengar," ujar Maruli.

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut, menurut Maruli, pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan antara lain pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap, Program Desmigratif dan Pembentukan Satgas pencegahan penempatan PMI non Prosedural terutama pada daerah kantong dan daerah transit PMI.

"Pada tahun ini sudah terbentuk 24 LTSA pada daerah kantong PMI, Satuan Tugas Pencegahan PMI Nonprosedural pada 21 daerah embarkasi atau debarkasi dan juga telah terbentuk 252 Desa Migran Produktif sebagai upaya melakukan edukasi dan pencegahan penempatan PMI Nonprosedural," pungkasnya.(bh/mos).


 
Berita Terkait Kemenaker
 
KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
 
Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran
 
Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
 
Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]