Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kemenaker
 
KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa' | 2019-09-11 22:05:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Acara yang diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bertajuk 'Kemnaker Menyapa' oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Selasa (10/9), dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Hal itu disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keteranganny
...

Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan | 2019-06-25 23:30:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Kerja sama di bidang ketenagakerjaan sepakat dijalin Indonesia dan Jepang. Kerja sama tersebut ialah dalam hal penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang.

Hal itu ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) yang diadakan
...

Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran | 2018-12-27 19:45:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI).

Peluncuran SIPMI tersebut secara resmi dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Dalam sambutannya, dia menyebutkan, SIPMI merupakan platform berbasis komunitas yang memberi kemudahan terhadap peke
...

Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural | 2018-07-31 14:55:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi satuan tugas Pencegahan TKI Non Prosedural dan layanan terpadu satu atap (LTSA) dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah.

Acara yang berlangsung dua hari yakni 30 Juli- 1 Agustus 2018 di Hotel Royal , Kuningan, Ja
...

Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran | 2017-03-30 07:07:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu meningkatkan pelayanan terhadap pekerja migran dengan mengembangkan infrastruktur di desa migran produktif. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Kemenaker, Senin (27/3) lalu.

Saleh menjelask
...

Kemenakertrans Siapkan 7 Tuntutan Pidana Untuk Pelaku Penyekapan Buruh Tangerang | Wednesday 08 May 2013 21:03:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mempercepat proses penyidikan dan penyusunan penuntutan pidana terhadap para pelaku penyekapan buruh di Tangerang, Banten. Para pelaku bakal dijerat dengan 7 (tujuh) tuntutan pidana karena melanggar peaturan ketenagakerjaan dengan ancaman hukuman penjara berat dan s ...

Senator Jakarta: Pemilik Pabrik Wajan Harus Dihukum Berat | Monday 06 May 2013 15:54:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait muncul kasus perbudakan di pabrik wajan dan kuali, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pardi berharap sang pemilik pabrik mendapat hukuman yang berat.

Bahkan, senator Jakarta ini menegaskan, bila perlu usaha yang dilakukan sang pemilik dibekukan.

"Sebab, peristiwa perbudakan di pabrik wajan adalah perbua
...

Perbudak di Pabrik Wajan, Kemenakertrans Tidak Bisa Berkata Apa-Apa | Monday 06 May 2013 14:35:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku, tidak bisa berkata apa-apa terkait dengan praktik perbudakan di pabrik wajan dan kuali yang terletak di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.

"Kejadian di Tanggerang ini, kami tidak bisa berkata apa-apa. Itu sadisme, prem
...

Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara | Monday 12 Mar 2012 17:23:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Terdakwa Dadong Irbarelawan dituntut hukuman penjara selama lima tahun penjara. Selain itu, Kabag Evaluasi Program dan Pelaporan Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans yang telah dinonaktifkan itu, diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Demik
...

Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara | Monday 27 Feb 2012 12:47:39

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Terdakwa Timas Ginting dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara. Kasubag Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (PSPK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang telah dinonaktifkan itu, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]