Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pangan
Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
2018-09-14 15:18:37

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif.

Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon hadir memberi sambutan pengantar dalam diskusi pertanian bertajuk "Kemandirian Pangan Modal Dasar Ketahanan nasional". FGD ini untuk merangkum masukan berharga bagi DPR RI soal perkembangan dunia pangan di Tanah Air.

Dalam sambutannya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR RI membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya soal pertanian dan pangan untuk menyusun kebijakan. Kondisi ketersediaan pangan terakhir sangat menentukan pula tingkat keamanan nasional. Semakin berdaulat di bidang pangan, stabilitas keamanan kian terjaga.

"Kita ingin melihat informasi yang berkembang, baik itu persoalan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain," ungkap Fadli.

Mohammad Jafar Hafsah yang menjadi salah satu pembicara menyatakan, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 masih disalahartikan. Pasal itu menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, ketika bicara 'kekayaan alam yang terkadung di dalamnya', maka langsung ditujukan pada kekayaan tambang. Yang ada di permukaan bumi pun harus diperhatikan. Itulah dunia pertanian yang juga ikut andil menyejahterakan masyarakat.(mh/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pangan
Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan
Haedar Nashir: Pertanian Indonesia Jangan Jalan di Tempat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]