JAKARTA, Berita HUKUM - Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif.
Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon hadir memberi sambutan pengantar dalam diskusi pertanian bertajuk "Kemandirian Pangan Modal Dasar Ketahanan nasional". FGD ini untuk merangkum masukan berharga bagi DPR RI soal perkembangan dunia pangan di Tanah Air.
Dalam sambutannya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR RI membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya soal pertanian dan pangan untuk menyusun kebijakan. Kondisi ketersediaan pangan terakhir sangat menentukan pula tingkat keamanan nasional. Semakin berdaulat di bidang pangan, stabilitas keamanan kian terjaga.
"Kita ingin melihat informasi yang berkembang, baik itu persoalan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain," ungkap Fadli.
Mohammad Jafar Hafsah yang menjadi salah satu pembicara menyatakan, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 masih disalahartikan. Pasal itu menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, ketika bicara 'kekayaan alam yang terkadung di dalamnya', maka langsung ditujukan pada kekayaan tambang. Yang ada di permukaan bumi pun harus diperhatikan. Itulah dunia pertanian yang juga ikut andil menyejahterakan masyarakat.(mh/sf/DPR/bh/sya)
|
