Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Kebijakan Sunyi Impor Beras Rugikan Rakyat
2018-06-06 02:15:57

Ilustrasi. Stop Impor Beras.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar jangan ada lagi sandiwara data dan kebijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak. Akmal memaparkan, pada kutipan data pengadaan luar negeri Perum Bulog, jumlah beras impor yang masuk mencapai 532.526 ton per 23 Mei 2018. Kemudian pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras. Tak ubahnya jilid pertama, kuota impor beras yang diberikan untuk jilid kedua ini juga sebanyak 500 ribu ton.

"Banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor beras ini kecuali para petani. Hiruk pikuk memanasnya suasana demokrasi pergantian pemimpin daerah secara serentak, kemudian kejadian aksi teror kepada masyarakat di beberapa wilayah, hingga suasana puasa dimana masyarakat fokus beribadah, membuat adanya impor beras ini menjadi sunyi," ucap Akmal dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (5/6).

Politisi PKS itu menyampaikan, masih bagus ada beberapa media dengan beberapa narasumber tetap memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah akan impor beras tersebut, sehingga sekaligus menjadi kontrol pemerintah dalam bertindak.

"Persoalan data yang membuat keputusan impor beras sebagai permasalahan yang tidak ada ujungnya. Berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai dari Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga BPS tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya," ujarnya.

Menurutnya, banyak sekali anomali kebijakan pangan Indonesia. Tindakan pemerintah yang berupa kebijakan pangan hingga aplikasi lapangan seperti tidak memberi dampak berarti. Sebagai contoh, lanjutnya, kebijakan impor beras tapi tidak berdampak pada penurunan harga beras di pasaran. "Contoh lain, data menunjukkan stok pangan cukup, tapi kebijakan impor diam-diam dilakukan. Ini sungguh aneh dan tidak masuk akal," tandasnya.

Akmal berharap, pemerintah terbuka terhadap situasi mengapa impor beras dilakukan dengan tidak adanya dampak penurunan harga. "Tapi yang lebih penting adalah, pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya," tutup politisi dapil Sulsel ini.(dep/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Beras
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
DPR akan Selidiki Penyimpangan Izin Impor Beras Bermasalah
Petani Kecewa, Impor Beras Bertolak Belakang dengan Semangat Serap Gabah Petani
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina
Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]