Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT di BPK dan Kemendes PDTT
2017-05-27 22:52:58

Tampak saat Konferensi Pers bersama antara KPK-BPK pada, Sabtu (27/5) di gedung KPK terkait Operasi Tangkat Tangan di dua lokasi, yaitu Kantor BPK dan Kantor Kemendes PDTT.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Jumat (26/5) di dua lokasi, yaitu Kantor BPK dan Kantor Kemendes PDTT, dan akhirnya menetapkan 4 orang tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

Keempat terangka tersebut terdiri dari dua pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) dan dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Empat tersangka tersebut, yaitu, Inspektur Jendral Kemdes PDTT Sugito (SUG) dan Eselon III Kemdes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP). Kemudian, Auditor BPK Ali Sadli (ALS), dan Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS).

Sementara, dalam OTT tersebut diamankan 7 orang yakni SUG, ALS, RS, JBP, Sekretaris RS, Sopir JBP dan 1 oarang Satpam. Dalam proses OTT diamankan uang sejumlah Rp 40 juta, Rp 1,145 miliar, dan USD 3 ribu.

Uang Rp 40 juta merupakan uang yang diduga akan diserahkan pada ALS dan Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu ditemukan dalam brankas di ruang kerja RS. Untuk kepentingan pengamanan barang bukti, dilakukan penyegelan sejumlah ruangan di BPK dan Kemendes PDTT.

Pemberian diduga dilakukan untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT TA 2016. Pristiwa ini diharapkan dapat mmperkuat komitmen KPK-BPK untuk terus berkerjasama dan berkoordinasi terkait pemberantasan korupsi dan pengelolaan keuangan negara.

Pimpinan KPK Agus Raharjo mengatakan, keempat tersangka itu telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian status wajar tanpa pengecualian (WTP) pada audit keuangan Kemdes PDTT anggaran tahun 2016.

"Setelah diperiksa 1x24 jam dan diadakan gelar perkara, perkara ini KPK naikkan statusnya menjadi penyidikkan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Sabtu (27/5).

Agus juga menjelaskan, dalam perkara ini pihak Kemdes memberikan uang Rp 40 juta kepada pegawai BPK untuk memberikan opini WTP pada audit keuangan Kemdes. Adapun sebelumnya, pihak Kemdes terlebih dahulu memberikan Rp 200 juta.

Atas kejadian ini sebagai pemberi, Sugito dan Jarot dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasa 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.

Sementara yang menerima (pegawai BPK) dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 Huruf a UU Tipikor Jo Pasa 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.(dbs/kpk/kontan/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh
Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah
JATAM Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada agar Rakyat Tidak Salah Pilih
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]