Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
BUMN
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap
2019-03-23 13:23:20

Arief Poyuono, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu yang juga sebagai salah satu Juru Bicara BPN 02 pasangan Prabowo-Sandi.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Jumat (22/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak empat orang yang terjaring Suap di kawasan BSD City Tangerang Selatan, salah seorang ditangkap merupakan Direktur di PT Krakatau Steel, (Persero), Tbk yang diduga kuat melakukan transaksi uang suap di perusahan yang dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada. Jumat (22/3) kemarin.

Dengan tertangkapnya Direksi Krakatau Stell tersebut, ungkap Arief Poyuono, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu yang juga sebagai salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 pasangan Prabowo-Sandi mengatakan bahwa, "makin membuktikan menambah deretan kegagalan Kangmas Joko Widodo (Jokowi) menciptakan Good Corporate Governance di BUMN, terutama pengelolaan BUMN yang bersih dari Korupsi dan Suap, tegas Poyuono singkat.

"Jadi masyarakat harus tahu pemerintahan Joko Widodo menjadi pemerintahan pengelolaannya sangat terkorup karena banyak pejabat pejabat negara maupun BUMN yang ditangkap KPK," jelas Poyuono. Sabtu (23/3).

Selanjutnya, bahkan menurut Poyuono bahwa tidak tertutup kemungkinan Direksi Krakatau Stell yang tertangkap OTT KPK tersebut bisa sampai jajaran yang tertinggi di Krakatau Stell.

Poyuono juga meminta agar KPK memantau proyek proyek di BUMN yang lain. "Karena KPK harus terus rajin juga memantau proyek proyek di BUMN yang sangat riskan dengan adanya kegiatan Korupsi dan Suap menyuap yang membuat BUMN yang seharusnya dikelola secara professional selama ini menjadi sarang tempat koruptor nantinya," cetusnya kembali.

Sementara, di satu sisi, Poyuono juga mengemukakan rasa kasihan pada ibu Rini Sumarno yang sudah mati matian kerja keras untuk membuat BUMN lebih professional. "Ini malah Direksi KS justru terima suap," timpalnya.

"Padahal KS itu merupakan perusahaan milik publik atau sudah go publik. Tentu saja akan membuat pengaruh saham-saham BUMN akan semakin rontok nanti di Bursa," ungkapnya.

"Maka itulah, Kami meminta segera pecat seluruh Direksi dan Komisaris Krakatau Stell kepada menteri BUMN," pungkasnya.

Saat ini, keempat orang yang tertangkap itu sudah berada di gedung KPK. Mereka menjalani pemeriksaan awal.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait BUMN
SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Pansus Pelindo II DPR RI Kembali Rekomendasikan Pemberhentian Meneg BUMN
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) Desak Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]