Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
2020-07-10 14:46:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron hadir di Balaikota DKI Jakarta mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya. Sedangkan, di Kementerian Desa PDTT, KPK Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, diterima oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan, kedua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan progress penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta rencana pembangunan database berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh.

Menurut dia, Pimpinan KPK di depan Gubernur DKI meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran.

Dalam paparannya, Gubernur DKI menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menyalurkan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta KK pada tiap tahapnya. Pihaknya juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap 2 hingga 5, kembali dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan.

"KPK mengingatkan agar Pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel," jelas Ipi.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT yang menyampaikan bahwa telah dilakukan penyaluran BLT untuk 7,7 juta kepala keluarga (KK) dengan penerima terbanyak merupakan petani, yaitu sebanyak 88%. Sisanya berprofesi pedagang atau pemilik UMKM, nelayan, buruh pabrik dan guru.

Kegiatan yang sama juga telah dilakukan KPK sebelumnya kepada Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan KPK sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.(KPK/bh/sya)


 
Berita Terkait KPK
 
Pakar Hukum Pidana Sepakat Dakwaan KPK Harus Berdasar Fakta Hukum
 
KPK dan LPSK Perkuat Kerjasama Perlindungan Saksi dan Justice Collaborator
 
KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung
 
Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah
 
HAKORDIA 2020: Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Antikorupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat
Ramadan Tinggal Sepekan, Ibadah Harusnya Bukan Kendor Tapi Gass Pooool
Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402
Pemerintah Harus Proaktif Hentikan Kekerasan di Myanmar dan Palestina
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak
Mediasi dengan Anak Usaha Wilmar Group Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Ganti Rugi Rp 939 Miliar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik
Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!
Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat
PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia
Jokowi Dukung Anies, Keterbelahan Berakhir
Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]