Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh
2018-03-30 08:43:51

Ilustrasi. Huruf timbul lambang KPK ditas Gedung KPK.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat.

"KPK bilang ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kok seperti kata pengamat, seharusnya KPK tidak usah seperti itu, sehingga dapat menyebabkan kegaduhan," kata Baidowi dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Regulasi Cakada Korupsi, Perppu atau revisi UU?' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).

Politisi F-PPP itu mengatakan, KPK dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka jika buktinya sudah kuat dan sudah final.

"Kalau sudah kuat buktinya baru di tersangkakan. Kalau belum, ya jangan. Sehingga KPK ini tidak seolah-olah bermain politik. Sekarang ini seolah main politik, kalau sudah kuat secara hukum ya silahkan tahan saja," paparnya.

Dilanjutkannya, jika calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka dan yang bersangkutan menang, maka tidak menggugurkan dirinya sebagai calon bahkan jika menang tetap dilantik. Begitu juga jika saat pelantikan yang bersangkutan mendapatkan hukuman pengadilan yang final dan mengikat maka tetap dilantik tapi harus diberhentikan saat itu juga, kesannya.

"Contohnya salah seorang calon bupati/gubernur yang berperkara di KPK, namun pada saat nanti dia menang pemilu maka dia tetap menang. Jika dia dapat keputusan final dari pengadilan yang bersangkutan menjadi terpidana, dia juga tetap harus dilantik tapi setelah dilantik harus diberhentikan saat itu juga," imbuhnya.(tn/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga
Ketua DPR Ajak Sambut Pemilu dengan Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019
Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]