Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
KPK Akui Maraknya Penyalahgunaan Izin Tambang Jelang Pilkada
2018-06-03 01:00:10

Ilustrasi. Aksi Hari Anti Tambang di Kalimantan Timur.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui maraknya penyalahgunaan izin tambang jelang Pilkada 2018. Ia menyebut ada 40 persen izin tambang yang tak sesuai peraturan.

"Menurut penelitian yang kami lakukan di KPK, banyak sekali penyalahgunaan misalnya sekitar 40 persen izin tambang tak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak clean and clear," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jakarta, Jumat (1/6).

Menurut Laode, hal ini terjadi karena adanya calon kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan para pengusaha tambang. Oleh karenanya, ia pun mengingatkan agar masyarakat pintar memilih mana calon kepala daerah yang benar-benar berintegritas dan tidak memakai uang dari izin tambang.

"Para calon kepala daerah ini biasanya mempunyai ikatan emosional yang kuat bahkan mempunyai konsesi-konsesi tambang sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat," papar Laode.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyebut jelang pemilu seperti pemilihan calon kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) seringkali banyak izin di Sumber Daya Alam (SDA) yang uangnya dipakai menjadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah. Ia pun sudah menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait catatannya ini.

"Korupsi SDA masih menjadi sumber pembiayaan yang seringkali mendakati politik elektoral langsung. Dari catatan kami, setiap mendekati pilkada pemilu legislatif dan pemilu presiden peningkatan izin-izindan obral izin-izin tambang seringkali kelaur dan ini jadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah," katanya, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Hal ini semakin terbukti ketika KPK sejak 2010 sampai 2017 sudah ada 326 kepala daerah menjadi tersangka korupsi terkait SDA. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena biaya untuk menjadi Kepala Daerah disebutkan Rp 30 sampai Rp 100 miliar. Sementara harta para calon Kepala Daerah dari 500-an calon hanya rata-rata Rp 6 sampai Rp7 miliar.

Ia mengatakan, ada gap ruang sponsor politik ijon bisa berlangsung salah satunya dari korporasi-korporasi hitam SDA yang menitipkan uangnya ijon kepada calon kepala daerah sehingga apapun keputusan politik yang dikeluarkan produk pilkadanya, tidak mencerminkan krisis sosial dan mendukung lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat.

"Lima menit kita pergi ke bilik suara tapi dikorbankan lebih dr 50 tahun lingkungan kita rusak karena memilih calon yang salah krn dia di ongkosi oleh para pengusaha tambang," paparnya.(rilis/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Tambang
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Regulasi Pasca Tambang Harus Dijalankan
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Diduga Belum Kantongi Izin, Bareskrim Datangi Lokasi Pertambangan PT Geo Dipa Energi
Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]