Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
KPK: Dokumen Stranas Resmi ke Istana
2019-03-16 13:46:34

Ketua KPK, Agus Raharjo: "Secara keseluruhan, Stranas PK telah menetapkan target triwulan dari masing-masing aksi dan telah mendapatkan komitmen untuk pelaksanaan aksi-aksi tersebut oleh 48 Kementerian dan Lembaga serta 34 Provinsi".(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian PAN dan RB hadir di Istana Negara pada 13 Maret 2019 lalu untuk menyerahkan dokumen Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 kepada Presiden Republik Indonesia.

KPK selaku koordinator STRANAS PK bertugas memaparkan dokumen STRANAS yang disusun bersama di hadapan Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga fokus STRANAS PK; Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Dari tiga fokus tersebut telah disusun Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang terdiri atas 11 aksi dan 24 sub aksi yang akan melibatkan 34 provinsi dan 48 kementerian dan lembaga.

Terkait fokus perizinan dan tata niaga akan dilakukan aksi peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal dengan sistem Online Single Submission (OSS), kemudian aksi perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan melalui kebijakan One Map. Terkait fokus keuangan negara, akan ada aksi integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.

Sedangkan, fokus ketiga, yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membangun zona integritas di instansi pemerintahan, penegakan hukum yang terintegrasi, meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk memberantas mafia peradilan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan bahwa strategi pencegahan korupsi untuk dua tahun mendatang perlu peran semua elemen, seluruh instansi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

“Semua strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakannya.” ujarnya.

Presiden Jokowi pun mengajak agar para kepala daerah juga benar-benar melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi tersebut. Ia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dari masing-masing instansi.

“Karena rakyat tidak sabar menanti dan ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi,” tutup Presiden.(kpk/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Tiga Calon Sekjen KPK Akan Jalani Wawancara
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Gerakan Mahasiswa - Pemuda untuk Keadilan Desak Pimpinan KPK agar Copot Novel Baswedan
Bambang Widjojanto Anggap 5 Poin Petisi Pegawai KPK Itu Mengerikan
KPK Raih Penghargaan Lembaga Terpopuler di Media
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]