Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
2018-07-05 19:24:51

Tampak narasumber saat acara Diskusi publik 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik' di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/7).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang diadakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema, 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik' digelar di Hall Dewan Pers, jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat, Jakarta pada, Kamis (5/7).

Muhibullah selaku Ketua Penyelenggara diskusi menyampaikan harapan agar para penegak hukum benar-benar independen memberantas tindak pidana korupsi, diketahui bahwa akhir ini banyak kepala daerah, Bupati terbaru, "bahkan Gubernur Aceh ditangkap oleh KPK, baru baru ini, demikian prakatanya disampaikan sebelum sesi diskusi dilaksanakan.

Muhibullah mempertanyakan, bagaimana Lembaga Anti Korupsi KPK di negara ini menjaga Independensinya, harapnya.

Sementara, Wasih rekan dari KMI mengemukakan, bedah tema terkait independensi aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Lembaga Antirasuah yang seiring memperoleh nada-nada sumbing sejalan pelaksanaan Pilpres, Pileg nanti.

"Apakah KPK juga bermain dalam pusaran perpolitikan di negara ini saat ajang Pilkada, Pileg dan Pilpres. Adapun situasinya kini KPK selain menangkap pejabat yang bermasalah, juga menangkap para calon-calon yang akan menjadi pejabat juga tertangkap," tukasnya.

Sementara, Djoko Edhi sebagai mantan anggota DPR RI Komisi III menuturkan bahwa, Independensi Lembaga Antikorupsi, bila merujuk UU 32 tahun 2002, tentang KPK
UU 71 tahun 1999, UU Tipikor Atribut UU Antirasuah, PPATK, dimana apakah masuk dalam ranah korupsi atau pidana biasa.

"Rakyat punya hak, negara tidak punya hak. Karena negara memiliki obligation, jadi rakyat yang punya hak," ungkap Djoko.

"lex specialis ialah KPK. apakah KPK cukup independen, ini tidak bisa dijawab sama sekali, yes or no," ungkapnya.

Sebagai contoh, ungkap Djoko dalam hal kasus korupsi Sumber Waras, diketemukan penyelewengan sebesar Rp.191 Miliar, sempat meminta KPK meminta audit investigasi ke BPK karena ditemukan lagi korupsi sebesar 191 miliar.

"Namun setelah ingin ditindaklanjuti, tidak diketemukan mains area, terkait kasus Ahok. Kedua kali audit, masih belum ditemukan. malahan hasil audit itu dipermasalahkan, akhirnya di kesampingkan," cetusnya.

Disinilah akhirnya kasus ini dikesampingkan oleh KPK. "Soalnya dalam kasus ini terkait ada sembilan naga, oknum militer, preman," utaranya.

Selain itu, terakhir terkait mengenai TGB, kasus divestasi Newmont yang baru-baru ini saya ajukan ke KPK, sudah sebanyak 41 orang sudah diperiksa, termasuk TGB nya. "Tadi dikatakan tidak independen, tergantung korupsinya. Soalnya, pemghulunya ada di Istana. Karena korupsi itu menggunakan sistem, uang, ahli, kemudian kekuasaan. Hingga Independensinya akan terhimpit oleh kekuasaan," jelas Djoko Edhi.

Sebanyak kisaran 92% Cakada sudah jadi sasaran KPK, berbicara soal independen, habis sudah semua minimal.

Memang, berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002. memang KPK itu adhoc, namun tidak bisa nangani semua kasus, hanya bisa nangani Rp.1 miliar ke atas. Namun soal rasuah, parcel juga boleh ditangkap. kehadiran KPK hanya memberikan trigger atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.

"Bila dikatakan tidak independen, jelas tebang pilih KPK. Kedepannya, ialah bagaimana menjaga independensi? siapa yang menjaga? menjadi Legislatif itu tugasnya menjaga eksekutif agar tetap balancing. "Komisi III, punya agenda interpelasi, di legislatif memiliki pengawasan dimana hearing, kemudian meminta komitmen pejabatnya untuk menjawab," paparnya.

Sedangkan bila merujukTAP MPR tahun 1998, masyarakat hanya bisa mengawasi.

Selanjutnya, Agus Sunaryanto sebagai Wakil Koordinator ICW menjelaskan terkait independensi, bila berdasarkan UU, ialah KPK. "Lembaga Antikorupsi yang independen, "tentunya saya setuju, Lembaga ini benar benar Independensi terkait menjalankan amanat sesuai UU. Walau Kepolisian dan Kejaksaan tidak independen, karena berada dalam domain jajaran eksekutif," ungkap Agus.

ICW juga memiliki positioning objektif dan penuh ke hati hatian, baik kejaksaan dan Kepolisian tidak sepenuhnya berhenti, dimana seperti di Garut yang calonnya terindikasi suap kepada KPUD dan Panwaslu toh diproses juga oleh Bawaslu.

Wakil Koordinator ICW itupun sepakat KPK perlu Independensi, seperti yang dijalankan oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian. "Rakyat butuh Pemimpin yang memiliki track record, rekam jejak yang baik," ujarnya.

Bila rakyat tidak peroleh Pemimpin yang jelas, maka akan memiliki calon yang integritas buruk, korupsi. artinya, penyelenggara sendiri tidak bemasalah.

Saat proses terkadang akan pengaruhi elektabilitas para calon. hingga menggagalkan para calon. seperti halnya menimpa Ganjar, diperiksa oleh KPK, namun terpilih juga, dan juga Gubernur Maluku Utara, terpilih juga.

"Jadi atas peristiwa ini, tidak pengaruhi dipanggilnya ke KPK akan pengaruhi elektabilitas dan eksistensi para calon," ulasnya.

"Independensi KPK. Kan dipilihnya di DPR. Mestinya, ada perwakilan DPR, masyarakat sipil, perwakilan akademik. Pansel, dipilih di DPR. setelah pansel, calon calonnya kan lakukan pendekatan ke Parpol, agar bisa di support," ujarnya.

Sejatinya, ICW sendiri tidak mendukung penuh para komisioner KPK, namun mendukung lembaga KPK nya."Di negara lain, ga ada KPK bisa jerat bank sentral, Menteri. bukan karena personal, namun memiliki amunisi yang diatur di dalam UU," urainya, soalnya berdasarkan data semenjak tahun 2010-2015, sudah 215 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Bila dibubarkan, maka akan kembali ke zaman kegelapan. kehadiran KPK untuk menutupi kelemahan kelemahan. Kehadiran untuk trigger, stimulan agar kepolisiaan, Kejaksaan lebih pro aktif.

"Harapan dalam proses Demokrasi Pemilu, Pilkada , Pilpres sejauh ini berdasarkan catatan kemendagri, sudah lebih 200 kepala daerah tercatat kasus korupsi," tutupnya.

Share : |

 
Berita Terkait KPK
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI
Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang
DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Diduga Ada Kerugian Negara, KPK Dalami Kasus Tuan Guru Bajang (TGB)
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]